Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).
Ia menilai, wacana tersebut berbahaya jika direalisasikan.
Alasannya sistem pendidikan Indonesia memerlukan tolak ukur sebagai bahan evaluasi.
"Jadi kalau mau dihapuskan (UN) justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional. Tidak ada parameter untuk mengukur maju atau mundur (pendidikan Indonesia)," kata Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Baca: KPK Periksa 8 Anggota DPRD Jambi Terkait Suap Ketuk Palu Pengesahan RAPBD
Ia mengatakan, Ujian Nasional sangat diperlukan bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan tentu telah diatur dalam undang-undang pendidikan.
Jusuf Kalla menilai, Ujian Nasional menjadi satu cara untuk menjaga standar nasional pendidikan Indonesia.
Baca: Rizal Mallarangeng Tetap Jadi Plt Ketua DPD Golkar DKI Meskipun Ditugaskan Sebagai Korbid Galsus
"Kita harus menjaga standar, bahwa standar nasional itu di mana pun di Indonesia itu, bahwa tingkat pengetahuan daripada lulusan SD, SMP, SMA, itu harus mendekati nilai (UN) atau mendekati kemampuan kurikulum yang ada," jelas dia.
Diketahui dalam sesi debat cawapres Minggu (17/3/2019), cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan visi dan misi dalam bidang pendidikan.
Baca: Oknum Caleg Ini Ternyata Ketua Komplotan Gembos Ban
Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, pihaknya akan menghapus sistem ujian nasional dalam menentukan kelulusan siswa.
Sistem ujian nasional akan diganti dengan penulusuran minat dan bakat.
"Kami juga memiliki konsep sekolah link and match dimana kita hadir penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan," ujar Sandiaga Uno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.