Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon tidak ambil pusing dengan hasil survei Charta Politika yang menempatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan angka 53,6 persen dari pasangan Prabowo-Sandi yang hanya 35,4 persen.
Menurut Fadli, lembaga survei Charta Politika tidak memiliki kredibilitas dalam menggelar survei karena tidak menyatakan diri independen.
"Ya survei-survei itu seperti saya sering katakan itu tak kredibel, mereka itu merupakan klien dan punya hubungan dengan paslon, kecuali mereka mengatakan independen,' ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Lebih lanjut Fadli Zon mengingatkan perlunya mendedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan.
Terlebih di era informasi saat ini.
"Metodologi ini sudah kuno, dengan begitu melimpah ruahnya informasi yang luar biasa, tidak ada lagi dominasi informasi," kata Fadli.
Baca: Kemendikbud Jepang Sidak Tokyo Fukushi Daigaku terkait Kaburnya 700 Siswa Asing
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memaparkan sosial media kini bisa menjadi informasi alternatif yang luar biasa dengan kecepatannya.
Fadli menyontohkan, ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 silam.
Kala itu, Donald Trump diprediksi kalah oleh hampir semua lembaga survei.
"Bahkan New York Times mengatakan Hillary Clinton menang 85 persen, Donald Trump hanya dikasih 15 persen, ternyata Donald Trump yang menang," katanya.
Situasi serupa juga terjadi ketika di Pilgub DKI Jakarta, sejumlah hasil survei menempatkan kandidat petahana sebagai pemenang. Namun saat pencoblosan, petahana justru tumbang.
Baca: Jadi Museum Terbesar dan Tertua di Dunia, Ini 4 Fakta Museum Hermitage Rusia
Hal lain yang juga patut dikritisi ialah peran lembaga survei yang mestinya independen dan transparan, justru tak tergambarkan di Indonesia.
Bahkan, Fadli menilai lembaga survei terkesan menjadi alat kampanye.
Menurutnya, lembaga survei dan lembaga konsunsultan politik dalah dua hal yang berbeda.
"Kalau lembaga survei berhimpit dengan konsultan politik maka akan ada conflict of interest , dia akan menjadikan survei itu sebagai alat propaganda, alat kampanye dari yang membayar dia sebagai konsultan politik," kata Fadli Zon.