Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo merasa heran dengan pasifnya kubu 01 atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin melihat karut marut daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun KPU RI.
Hal itu disampaikan Hashim dalam konferensi pers bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno di Hotel Ayana, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).
Hashim mengatakan kejanggalan pada DPT terletak pada adanya 9,8 juta pemilih bertanggal lahir sama setelah disisir oleh BPN.
“Hasil verifikasi BPN sudah kami sampaikan 1 Maret 2019 lalu dan diterima secara baik, namun dengan menyesal menurut kami yang sudah dilakukan sekarang belum selesai dan belum memuaskan, apalagi menurut UU, DPT harusnya sudah final pada tanggal 17 Maret 2019 lalu,” ungkap Hashim.
Baca: Wakil Ketua Umum DMI: Masjid Bukan untuk Kegiatan Politik Praktis
“Kami juga heran dengan kubu 01 yang tak ada tanggapan dan tindakan, seolah-olah semua baik-baik saja,” imbuhnya.
Hashim juga menyatakan keheranannya kepada kinerja KPU RI dan Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) sebagai penyedia database kependudukan untuk DPT lantaran BPN sudah memberitahu adanya kejanggalan itu sejak 15 Desember 2018.
Hashim juga mengajak kubu TKN untuk turut aktif dalam membersihkan daftar DPT dari pemilih yang invalid dan tidak sah.
“Sampai sekarang DPT itu belum beres dengan berbagai alasan, saya kira kalau pejabat negara tidak lakukan sesuai temuan masyarakat bisa jadi pidana,” tegasnya.
“Tapi saya yakin tinggal 2 minggu ini bisa selesai, kalau semua beres maka semua pihak senang, partai-partai akan puas juga, jangan kemudian kalau kalah dipermasalahkan,” pungkas Hashim.
Sebelumnya KPU RI mengatakan pembersihan data pemilih invalid dari DPT menunggu hasil dari KPU daerah se-Indonesia.