Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf kalah jauh dalam merebut suara kalangan terpelajar, dibanding pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan 22-29 Maret 2019, melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden yang berpendidikan perguruan tinggi memilih Jokowi-Ma'ruf sebanyak 36,3 persen dan Prabowo-Sandiaga memperoleh 58,9 persen.
"Semakin rendah pendidikannya, semakin banyak yang memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantornya, Jakarta, Rabu (3/4/2019).
Baca: Optimis Menangi Pilpres 2019, TKN Sebut Masyarakat Tak Ingin Bertaruh Pilih Pemimpin
Ia menjelaskan, banyaknya kalangan terpelajar memilih Prabowo-Sandiaga karena tingkat pengangguran paling banyak pada kelompok tersebut.
"Meski data BPS pengangguran turun, tapi jumlah pengangguran banyak yang berasal dari lulusan perguruan tinggi," ujar Burhanuddin.
Sementara untuk pemilih yang berpendidikan lulusan SLTA hingga SD, kata Burhanuddin, pasangan Jokowi-Ma'ruf jauh lebih unggul di semua tingkatan dibanding Prabowo-Sandiaga.
Pemilih tidak sekolah hingga lulusan SD, Jokowi meraih 61,6 persen dan Prabowo 29,6 persen. Kemudian, lulusan SLTP, Jokowi dapat 58,6 persen dan Prabowo 32 persen.
"SLTA, pasangan Jokowi-Ma'ruf 53,3 persen dan Prabowo-Sandiaga 41,9 persen," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Johnny G Plate mengatakan, kalangan yang berpendidikan tinggi tersebut sudah termakan isu atau hoaks, seperti daya beli melemah, sedikitnya lapangan pekerjaan.
"Ini belum menyentuh mereka, seharusnya mereka tidak boleh kalah dengan yang pendidikan rendah," ucap Johnny di tempat yang sama.
Melihat data tersebut, kata Johnny, TKN akan menjadikan hal tersebut sebagai perhatian khusus dan berupaya keras untuk menyentuh kalangan berpendidikan tinggi lebih masif lagi.
Publik Percaya KPU