Baca tanpa iklan
Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membawa banyak kemajuan bagi kesejahteraan rakyat, salah satunya dilihat dari mengecilnya tingkat pengangguran terbuka.
Pada saat yang sama, jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat akibat lapangan kerja baru. Kondisi dimaksud, bisa terwujud karena sejumlah kebijakan yang mendorong kualitas manusia sekaligus perbaikan ekonomi di Indonesia.
Menteri Ketenakerjaan pada Kabinet Kerja (2014-2019) Hanif Dhakiri menyebutkan dalam kurun waktu 2015 hingga Desember 2018, kementerian yang dipimpinnya telah berhasil menempatkan 10.340.690 orang tenaga kerja. Jumlah tersebut, telah melampaui target penciptaan 10 juta lapangan kerja. Namun, penciptaan 2 juta lapangan kerja tetap ditargetkan pada 2019.
Seiring dengan semakin luasnya lapangan kerja, jumlah pengangguran pun mengecil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengangguran terbuka pada akhir Februari 2018 mencapai 6,87 juta jiwa, turun dari posisi Agustus 2014 sebanyak 7,24 juta jiwa. Alhasil, angka pengangguran juga turun menjadi 5,13% dari sebelumnya 5,94%. Angka pengangguran ini merupakan yang terkecil setelah era reformasi.
Bila dilihat secara rata-rata, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia semasa pemerintahan Jokowi selama 2015-2018 mencapai 5,55%. Angka tersebut menyusut dibandingkan dengan rata-rata 6,57%, pada tahun 2010-2013 dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata 9,74% pada periode 2005-2008.
Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, terus mendorong tenaga kerja makin berkualitas, termasuk dengan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) juga bagi santri pesantren yakni sebanyak 50 BLK pada 2017 dan 75 BLK pada 2018. Para santri menjalani pelatihan vokasi sesuai kejuruan dan kebutuhan dengan masyarakat di sekitar pesantren dan kerja sama dengan industri.
Di sisi lainnya, pemerintah juga bersinergi dengan industri melalui program pemagangan bagi 400.000 orang yang didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta industri terkait.
Terkait rencana pengembangan Indonesia ke depan, fokus pemerintahan Jokowi pun beralih menjadi ke peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dari prioritas sebelumnya di sektor infrastruktur. Program Jokowi yang bertujuan mendorong kualitas manusia Indonesia adalah penerapan Kartu Pra-Kerja.
Mereka yang berhak memegang Kartu Pra-Kerja khususnya adalah lulusan SMA/SMK/SMP/Pendidikan Tinggi. Pemegang kartu, dapat mengikuti training yang bisa diselenggarakan oleh BUMN, swasta atau pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri.
Pemegang Kartu Pra Kerja akan mendapatkan insentif honor selama dalam pelatihan. Apabila sudah menyelesaikan pelatihan namun belum mendapatkan pekerjaan, juga akan tetap diberikan insentif honor maksimal hingga 6 bulan. Jadi, bukan pengangguran yang mendapatkan insentif honor, tetapi peserta pelatihan yang mendapatkan insentif honor.
Saat bertemu dengan 10.000 pengusaha yang mendukung dirinya pada 21 Maret 2019, Jokowi menyampaikan dalam lima tahun ke depan, akan konsentrasi di pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran.
"Untuk bertarung di kancah global, kita harus meningkatkan kualitas SDM kita, jumlah SDM premium kita harus diperbanyak. Ini harus dilakukan agar kita tidak terjebak dalam middle income trap seperti yang telah kita lihat di negara-negara lain yang tidak memiliki infrastruktur dan SDM yang siap," kata Jokowi.
Dukung terus capres yang mendorong SDM Indonesia berkualitas nomor SATU. (*)