TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamis kemarin (11/4/2019) publik dikejutkan oleh beredarnya sejumlah video dan foto tumpukan puluhan kantong plastik berwarna hitam berisi surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah tercoblos di sebuah ruangan kosong di sebuah ruko di kawasan Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia.
Di salah satu video berdurasi 5 menit 5 detik yang beredar di media sosial Whatsapp dan Facebook memperlihatkan surat suara pemilihan Presiden dan pemilihan DPR RI yang telah tercoblos.
Terdapat sekitar 57 kantong hitam dibariskan rapi pada sudut ruangan.
Ditunjukkan dalam video, surat suara pemilihan Presiden sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, sedangkan surat suara DPR RI tercoblos untuk caleg Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama Ahmad.
Nama Ahmad sendiri terdaftar sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Ada juga nama caleg yang namanya disebut sudah tercoblos, yakni Davin Kirana. Namanya langsung menjadi perbincangan publik dan netizen setelah video surat suara itu viral di media sosial.
Nama Davin Kirana diduga dalam surat suara di Malaysia sudah tercoblos
Siapa Davin Kirana ? Davin Kirana merupakan caleg muda berusia 22 tahun. Dia tak lain adalah anak sulung dari bos Lion Air Group, Rusdi Kirana.
Rusdi Kirana sendiri saat ini aktif menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Malaysia.
Davin Kirana maju menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem untuk Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
"Kayaknya iya, sih, itu putranya Pak Rusdi Kirana," kata Sekjen Partai Nasdem Johny F Plate seperti dikutip dari Warta Kota.
"Ya politisi kan siapa saja boleh asal memenuhi syarat. Kalau lihat di CV sepertinya iya anaknya Pak Rusdi. Kan ini generasi milenial, ya," kata dia.
Soal kabar sudah tercoblosnya surat suara atas nama Davin Kirana ini, Wakil Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago
Irma menyatakan, partainya taat pada aturan hukum berlaku. "Kalau itu betul dilakukan caleg NasDem, [kami] coret, karena NasDem taat hukum," kata Irma.
DPP Partai Nasdem menyatakan tengah mencari tahu kebenaran video pencoblosan surat suara di Malaysia atas sejumlah calegnya, yang viral di media sosial.
"Kami juga baru mendengar informasinya, dan kami sedang mencari informasi lebih dalam apa yang sedang terjadi," kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dihubungi di Jakarta, Kamis (11/4/2019), seperti dikutip Antara.
Willy mengatakan Nasdem menjunjung tinggi prinsip-prinsip jujur dan adil dalam pemilu. Nasdem telah mengutus Ketua Nasdem di Malaysia, yakni Teuku Adnan untuk meninjau lokasi video itu diambil.
Minta Rusdi Kirana Dicopot
Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Irawan Ronodipuro meminta Dubes RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana, dicopot dari jabatannya.
Hal tersebut merespons adabta temuan surat suara tercoblos di Malaysia. Dengan adanya temuan surat suara tercoblos di Malaysia, mengindikasikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan seperti dikutip dalam siaran pers BPN, Kamis (11/4/2019).
Ia meminta kepada presiden untuk mencopot duta besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana karena lokasi kejadian tersebut terjadi di Malaysia tempat Rusdi Kirana bertugas.
Kejadian tersebut juga membuat Indonesia malu di mata dunia internasional karena tidak bisa menyelenggarakan Pemilu dengan baik.
"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan," katanya.
Sebelumnya beredar sebuah video yang menunjukkan tumpukan puluhan kantong warna hitam berisi surat suara Pemilu 2019 sudah tercoblos dalam ruangan kosong sebuah ruko, kawasan Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU tengah mengonfirmasi peristiwa tersebut. "Kami sedang mengonfirmasi apa yang sedang terjadi dan meminta pihak PPLN untuk mengecek terlebih dahulu. Jadi tunggu konfirmasi KPU," kata Ilham saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).
Ia menambahkan belum bisa mengambil langkah karena belum mengetahui kronologi insiden itu.
"Kami pecat sesuai dengan temuan-temuan dan kami kemudian serahkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) gitu. Atau kita menunggu rekomendasi Bawaslu terkait kejadian tersebut," ujar Ilham.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar yang dikonfirmasi wartawan membenarkan ada surat suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.
Fritz mengatakan kecurangan tersebut ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Bener, Panwaslu LN Kuala Lumpur sebagai penemu," kata Fritz saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).
"Jelas ada kegiatan yang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dalam kegiatan ini. Terbukti PPLN (Panitia Pemilihan luar Negeri) tidak melaksanakan tugas dengan benar," imbuhnya.
Atas kasus tersebut, Bawaslu RI meminta KPU RI segera menghentikan sementara segala kegiatan pemungutan suara di seluruh wilayah Malaysia hingga kasus ini terang-benderang.
Bawaslu juga meminta KPU melakukan evaluasi kerja khususnya kepada PPLN Kuala Lumpur.
"Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia sampai semua jelas," tegas Fritz.
Respons Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, nanti malam akan memberikan putusan hasil temuan terkait kabar surat suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos di Malaysia.
Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan berbagai dokumen, alat dan data pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Malaysia.
Usai terkumpul seluruhnya, Bawaslu kemudian akan membahasnya dalam rapat pleno. Setelah itu, mereka akan berkirim surat ke KPU RI menyampaikan rekomendasi tersebut.
"Kita lihat dulu fakta-faktanya siapa yang melakukan dan apa modusnya, tapi tindakan kami saat ini kami sedang mengumpulkan data dokumen bukti-bukti hasil pengawasan sistem kami di Malaysia," kata Abhan di Kantor KPK RI, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).
"Sore atau malam nanti ada keputusan kami, tindakan apa yang harus kami keluarkan, serta rekomendasi kami untuk KPU, nanti ada," jelas dia.
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, persoalan yang akan diteliti ialah terkait keaslian surat suara tersebut. Apakah memang resmi surat suara dari KPU atau bukan. Selain itu, mereka juga akan menelusuri dimana lokasi tepatnya.
Sebab video yang beredar di platform pesan singkat Whatsapp, bukan hanya satu. Melainkan lebih dari tiga video.
"Harus diteliti surat suaranya asli atau tidak, apakah memang surat suara dari KPU atau bukan, kemudian di mana kejadiannya. Kan ada beberapa video, ada yang lagi nyoblos, itu dari pengawas yang sama atau tidak atau yang berbeda," terang Bagja.
Yang jelas, Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu pernah menyampaikan saran ke KPU agar pengawas tempat pemungutan suara (TPS) diikutkan dalam kotak suara keliling (KSK).
Baca: Ustaz Abdul Somad (UAS) Dukung Prabowo, Minta Bersikap Adil hingga Hadiahi Tasbih Kesayangan
Untuk pemilihan di luar negeri, selain mencoblos di TPS, pemungutan suara pemilu dilakukan dengan menggunakan pos dan KSK.
"Yang jelas kami sudah meminta kepada KPU kepada PPLN agar pengawas TPS diikutkan dalam KSK, tapi mereka menolak. Itu kan sudah ada tanda-tandanya," ujar Bagja.
Baca: Warga Bertopi Caping Sambut Jokowi-Maruf di Acara Kampanye di Karawang
Bagja menambahkan, "Kami bilang ini sudah ada tanda-tanda mereka mau aneh-aneh PPLN. Kami juga sudah mengirimkan surat kepada KPU, untuk kemudian ada wakil duta besar menjadi PPLN, namanya DCM (Deputy Chief of Mission)."
Tak hanya itu, Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu juga menyurati KPU terkait anggota PPLN yang dijabat Wakil Dubes Malaysia.
Tujuannya, agar tidak terjadi konflik kepentingan.
"arena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running (pileg). Ada beberapa laporan dari Panwas bahwa ada satu laporan kita lagi bahas bahwa anaknya Pak Dubes ini ikut dalam satu acara di duta besar. Nah itu lagi kita cek semua ini. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini," ungkap Rahmat Bagja.
Memalukan Bangsa
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo memberikan tanggapan serius atas bredarnya video viral soal suara Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.
Dradjad mengatakan, dirinya malu melihat isi video tersebut. Apalagi menurut Dradjad dalam video tersebut diduga warga negara asing ikut terlibat.
"Video tersebut sudah viral. Bahkan ada video di mana polisi Diraja Malaysia ikut hadir di TKP. Saya sampai malu melihatnya, karena pihak asing ikut terlibat dalam kejadian ini," ujar Dradjad saat dihubungi, Kamis, (11/4/2019).
Dradjad mengatakan di satu sisi ia memegang teguh asas praduga tak bersalah. Namun video tersebut memberikan indikasi yang kuat adanya kecurangan yang sistematis dan masif.
"Video tersebut dan berbagai kejadian lain memberi indikasi yang kuat tentang terjadinya kecurangan yang sistematis dan masif. Kejadian lain itu seperti bagi-bagi bingkisan yang marak di berbagai daerah, politik amplop hingga berbagai tekanan oleh oknum-oknum aparat," katanya.
Wakil Dewan Kehormatan PAN itu menduga bahwa kejadian surat suara tercoblos di Malaysia itu merupakan bagian dari berbagai kecurangan yang terjadi dalam Pemilu.
Temuan surat suara yang tercoblos itu merupakan puncak gunung es dari berbagai kecurangan yang selama ini tidak terendus.
"Jangan-jangan ini hanya puncak gunung es saja. Meski demikian, sesuai praduga tidak bersalah, saya menyerahkan kepada Bawaslu dan penegak hukum untuk menyidiknya. Mudah-mudahan mereka lebih mementingkan kepentigan negara dan tegaknya hukum dengan adil. Bukan malah ikut menghalalkan segala cara demi kekuasaan," tegas Dradjad.
(Tribunnews.com/Tribunbogor/Taufik Ismail/Danang)