News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2019

Direktur Relawan BPN: Emak-emak Kejar Suara, Jangan Sampai Lari ke Tempat Lain

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas KPUD Jakarta Pusat saat melakukan pengecekan surat suara di GOR Senen, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019). Distribusi logistik hasil pemilu dari TPS dibawa ke tingkat PPK untuk kemudian dilanjutkan rekapitulasi pada 19 April. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan enggan menanggapi banyak mengenai hasil hitung cepat.

Menurut Ferry Mursyidan Baldan, masing-masing lembaga survei memiliki metodologi yang hanya diketahui sendiri.

Masyarakat hari ini tidak mengerti metode tersebut dan tidak lagi peduli.

"Sudahlah kalau yang itu mah. Mereka saja yang tahu sendiri. Masyarakat di bawah tidak tahu metode yang sesuka hati ditentukan mereka sendiri," ujar Ferry Mursyidan Baldan.

Saat ini, BPN bersama dengan para relawan, terutama emak-emak yang tidak mau kehilangan suara mereka. 

Kata Ferry Mursyidan Baldan, hal ini disampaikan langsung dari relawan kepadanya yang mengatakan tidak rela apabila suara berpindah ke pihak lain.

Baca: Beratnya Tugas Surveyor Lembaga Survei: Mimpi Angka dan Kotak Suara hingga Ancaman di Daerah Konflik

"Emak-emak itu bilang, mereka mau kejar terus itu suara. Jangan sampai lari ke tempat lain. Sekarang ini satu suara sangat berharga," ujarnya.

Politikus Gerindra tersebut mengatakan, alasan itu berdasar pada banyaknya kesalahan entri data yang masuk ke dalam rekapitulasi penghitungan yang masuk ke database KPU.

Apalagi, kesalahan yang terjadi, berulang kali dan selalu pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga yang dirugikan.

"Ini juga menjadi satu hal yang harus diselesaikan. Masa salah entri, kita terus yang dirugikan? terus berulang, tidak satu dua kali," jelasnya.

Ketua KPU, Arief Budiman, memastikan pihaknya tidak berniat curang dalam kesalahan memasukan data pada sistem informasi penghitungan (situng). 

Petugas KPPS membawa kotak suara berisi surat suara Pilpres dan Pileg hasil pencoblosan Pemilu 2019 di TPS 41 untuk dikembalikan ke PPS Andir menggunakan perahu melintas banjir di RT 01 RW 13, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/4/2019) dini hari. Penghitungan surat suara di TPS yang berada di lokasi banjir itu baru selesai Kamis sekitar pukul 00.30 WIB dan kotak suara diangkut perahu sekitar pukul 01.30 WIB. Tribun Jabar/Gani Kurniawan (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Menurutnya hal tersebut terjadi karena murni kesalahan manusia atau human error.

"Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error," ujar Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

KPU bakal melakukan koreksi terhadap proses entri data yang dilakukan oleh petugas KPU.
Dia mengungkapkan bahwa petugas KPU bekerja hingga hampir 24 jam, sehingga bisa jadi kesalahan ini karena faktor kelelahan. 

"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi, jadi yang perlu diingat oleh teman-teman itu begini, dimulai dari TPS, KPPS itu bekerja, sebagian dari mereka bahkan lebih dari 24 jam mulai pukul 06.00 WIB kan mereka sudah persiapkan," tutur Arief Budiman.

Baca: Mengenal Sainte Lague, Metode Penghitungan Kursi DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Pileg 2019

Arief Budiman mengatakan pihaknya akan langsung melakukan koreksi data jika ada kesalahan dalam proses memasukkan data.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, terjadi kesalahan 'entry' data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng di laman pemilu2019. kpu.go.id. 

Kesalahan itu terjadi pada 'entry' lima buah C1 di lima TPS yang tersebar di lima provinsi. 

"Terkait dengan beredarnya informasi salah input di Situng KPU, memang informasi itu sudah masuk di kita. Masuk di 5 daerah, 1 TPS masing-masing di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur," kata Pramono di kantor KPU. (amriyono/tribunnews)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini