Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca Pemilu Presiden 2019, muncul wacana agar dua kandidat yang bertarung di Pilpres 2019, 17 April lalu untuk melakukan rekonsiliasi.
Seperti seruan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan rekonsiliasi antara capres petana Joko Widodo dengan capres Prabowo Subianto dilakukan secepatnya.
Menyikapi seruan tersebut, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dian Islamiati Fatwa mengingatkan bahwa Pemilu bukanlah sebuah perang.
Karena itu, ia memastikan tidak ada agenda rekonsiliasi antara BPN dengan siapapun.
"Apanya yang direkonsiliasikan? Kita kan sedang tidak perang? Hanya berkompetisi (Pemilu) saja," terang Dian di Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Bahkan, Dian menegaskan seruan Jimly Asshiddiqie agar Jokowi dan Prabowo ngopi bareng, juga tidak akan dimasukkan dalam agenda.
Terutama karena saat ini, baik Prabowo maupun Sandiaga bersama tim BPN tengah sibuk menginventaris C1 Plano yang dikumpulkan oleh para relawan dari seluruh pelosok negeri.
"Bagi Prabowo-Sandi bukan soal kalah dan menang, tapi bagaimana rakyat merasakan keadilan ketika rakyat tidak punya tempat mengadu," sambungnya.
Sementara melihat antusiasme rakyat, Dian mengaku optimis menatap Indonesia. Menurutnya, rakyat menginginkan ada perubahan perubahan untuk negeri ini.
"Dengan tujuan sama yakni masyarakat yang adil dan makmur, yang menjadi cita-cita founding fathers kita," tandasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara terkait himbauan sejumlah tokoh agar ada rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo.
Menurut Dahnil, rekonsiliasi dilakukan bila ada konflik. Sementara sekarang ini tidak ada konflik sama sekali.
"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Emang sekarang ada konflik? Kan nggak ada," kata Dahnil di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (22/4/2019).
Ia mengatakan bahwa yang terjadi sekarang ini merupakan perdebatan biasa. Perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi.
"Jadi justru cara berpikirnya yang harusnya diperbaiki. Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berharap pasangan calon presiden yang memenangkan pemilihan presiden merangkul pasangan calon presiden yang kalah.
Usai Pilpres harus ada upaya rekonsiliasi. Menurut Jimly, hal itu penting dilakukan agar antar sesama masyarakat tidak saling berbenturan.
Para pasangan calon presiden yang berkontestasi, diharapkan memberi contoh kepada masyarakat.
Baca: Utus Luhut Temui Prabowo, Pengamat: Yang Bersaing Akan Legowo Atas Keputusan Yang Ada
"Siapa yang tidak berhasil (kalah di Pilpres) harus segera mengucapkan selamat. Saling berkunjung. Presiden yang terpilih berkunjung ke yang tidak berhasil," kata Jimly di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).
Rekonsiliasi pun diharapkan Jimly dapat diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berbeda pilihan di Pilpres.
Sebab, ucap Jimly, Pemilu merupakan cara mengambil keputusan dengan mekanisme musyawarah dan mufakat.
"Salah satu cara membuat keputusan siapa yang memimpin negara di eksekutif dan legislatif. Masih banyak urusan kita di depan, dalam menjamin kebebasan, keadilan, kesejahteraan, kerukunan," imbuh Jimly.
"Maka, urusan visi-misi jangka panjang, banyak pemilu ini urusan sampingan, yang utama banyak sekali yang mesti kita selesaikan," kata Jimly.