Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan ini santer dikabarkan berpindah koalisi dari pasangan Prabowo-Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf.
Kabar ini muncul setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo.
Pertemuan yang dilakukan saat pelantikan Gubernur Maluku itu ditangkap sebagai sinyal bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi- Ma'ruf.
Menanggapi isu tersebut, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai PAN lebih berpotensi daripada Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Pernyataan itu bukan tanpa sebab, Aisah mengatakan bahwa Partai Demokrat memiliki ganjaran politik masa lalu yang tak bisa cair dengan mudah.
Baca: PAN Diperkirakan Tetap Gabung Koalisi Jokowi-Maruf
Baca: Setelah Zulkifli Bertemu Jokowi, Bara Beri Sinyal Koalisi dengan Peguasa, Apakah Akan Ada Pemecatan?
Sementara itu, PAN dinilai lebih berpotensi sebab tak memiliki luka lama yangh sulit dobati, meski Amien Rais begitu keras terhadap Jokowi.
Pendapat itu disampaikan Aisah dalam diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
"Ketika PAN di posisi saat ini peluangnya dan potensinya lebih besar untuk masuk ke koalisi pemerintah dibandingkan Demokrat.
Karena kita tahu Demokrat ada ganjaran politik sejarah masa lalu yang gak bisa dengan mudah cair kita semua tahu.
Dan PAN tidak ada beban seperti itu walaupun Amien Rais begitu kerasnya terhadap Jokowi di masa pilpres tapi tidak punya luka lama yang benar-benar bisa susah diobati," papar Aisah.
Selain itu, Aisah juga menilai bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf akan sangat menguntungkan bagi PAN.
Baca: Bara Hasibuan Tegaskan PAN Tak Akan Terlibat People Power Amien Rais
Bukan menjadi masalah jika PAN bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf sebab kurun waktunya hanya satu periode atau lima tahun.
Bergabungnya PAN ke koalisi tersebut justru dapat meningkatkan kekuatan partai hingga dapat mencalonkan presiden di periode selanjutnya, 2024.
"Hasil quick count Jokowi menang, dan itu benar terjadi dan Jokowi menang dan PAN bergabung dengan pemerintah itu gak ada masalah.
Kan koalisi itu mengikat hanya 5 tahun dan pada 2024 peta politik berubah total, jadi PAN bisa mencalonkan sendiri presiden selanjutnya atau peta politik nya akan berubah sama sekali," jelas Aisah.
"Jadi gak ada kerugian sebenarnya bagi PAN kalo bergabung dengan koalisi pemerintah," tambahnya.
Baca: Akui Internai PAN Beda Pendapat, Bima Arya Yakin Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Terkait Koalisi
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan memberi sinyal membenarkan isu pindah koalisi tersebut.
Bara mengatakan PAN tak akan bertahan lama berada di koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga.
Bara menyampaikan alasan bahwa komitmen PAN mendukung Prabowo-Sandiaga hanya sampai Pilpres 2019.
"Komitmen kami saya tegaskan hanya pada pemilihan presiden.
Dan setelah itu kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN tentu saja sesuai dengan kepentingan partai, apa yang terbaik bagi partai, dan kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini," kata Bara saat ditemui pada acara yang sama.
Ia pun tak mempersoalkan, jika PAN dianggap sebagai partai yang tak solid.
Sebab, lanjut Bara, jika melihat dari sejarahnya sejak 1998, posisi PAN selalu berada di lingkungan pemerintahan.
Baca: Waketum PAN: People Power Ala Amien Rais Layu Sebelum Berkembang
"Itu full nonstop sampai 2014 kita selalu berada di dalam pemerintahan. Tidak pernah ada break tidak pernah adacross, cross-nya itu 2014 karena kita mendukung Prabowo-Hatta, kita tidak ikut pemeritahan Jokowi," ungkap Bara.
Meski begitu, ia mengatakan, PAN masih menunggu hasil dari real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Setelah itu, pihaknya akan menentukan kembali sikap politik kedepan.
"Nanti tentu akan kita putuskan melalui mekanisme di partai. Mekanisme institusional semua akan kita bicarakan bersama-sama," jelasnya.
Baca: Bara Hasibuan: Komitmen PAN di Koalisi Adil Makmur Hanya Sampai Pilpres
Menanggapi isu pindah koalisi tersebut, Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno membantah.
Dia menegaskan bahwa pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa.
Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," kata Eddy dilansir Kompas.com.
Eddy mengatakan, kehadiran Zulkifli Hasan di Istana Negara sebagai Ketua MPR untuk menghadiri pelantikan Gubernur Maluku yang diusung oleh PAN.
"Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN. Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan," ujarnya.
(Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)