Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai "berbalas pantunnya" Partai Demokrat dengan Gerindra dan PKS menyiratkan kepercayaan atas klaim kemenangan yang mencapai 62 persen di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak sepenuhnya diikuti oleh partai lain.
Khususnya dalam hal ini, menurut Ray Rangkuti, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Sejauh ini, hanya Gerindra dan Ijtima Ulama yang nampaknya yakin bahwa kemenangan 62 persen itu adalah nyata. Lainnya lebih menyerahkan masalah ini pada perhitungan manual di KPU," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).
Alih-alih percaya, imbuh Ray Rangkuti, malah sebaliknya, beberapa partai malah mulai mencari jalan sendiri. PAN dan Demokrat misalnya telah bertemu dengan Jokowi.
Sedangkan PKS, bahkan kata dia, sudah menyatakan tidak lagi mengusung tagar ganti presiden.
Baca: Cerita Tukang Cuci Freelance Raup Rp 639 Juta, Menipu dengan Iming-iming Bisa Meloloskan Jadi Polisi
Baca: Antisipasi Kemacetan saat Mudik Lebaran, Menhub Budi Fokus Pantau Ruas Tol Jakarta-Semarang
Baca: Bocoran Lokasi Penyimpanan Sehelai Rambut Nabi Muhammad SAW yang Dibawa Opick ke Indonesia
Baca: Selama 2018, Tunas Group Bukukan Pendapatan Rp 13,4 Triliun
"Artinya, komitmen dukungan bagi koalisi Prabowo tinggal sebatas ucapan lisan, bukan lagi tindakan," jelasnya.
Partai-partai koalisi, kata dia, bahkan tidak mendampingi Prabowo bertemu dengan media-media asing.
Saat yang sama, dia melihat, kepergian partai-partai pendukung Prabowo mencari jalan sendiri justru memperlihatkan sisi lemah koalisi ini.
"Nampak tidak ada kesepahaman, alur advokasi yang jelas bahkan kepemimpinan yang solid. Prabowo pun terlihat seperti membiarkan berbalas pantun ini menjadi luas.
Padahal, lanjut dia, sebagai capres dari 02, Prabowo mestinya bisa mempergunakan pengaruhnya untuk setidaknya menjadikan perbedaan di antara mereka tidak perlu jadi konsumsi publik.
BPN Tak Paksa Demokrat Bertahan Dalam koalisi
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, masyarakat dapat menilai pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengenai kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Andre mengatakan, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).
Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.
BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Baca: Ibu Rumah Tangga Ini Dicegat Polisi, Saat Digeledah Ditemukan Sabu
Baca: Ini Jalan Hidup Buruh Pabrik yang Jadi Miliarder dengan Kekayaan 3,6 Miliar Dollar AS
"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.
Andre menambahkan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.
"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," tegasnya.
Demokrat Merespon
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan tidak perlu Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Demikian Ferdinand Hutahaean sampaikan menanggapi pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).
Dia menegaskan, Demokrat secara lembaga telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.
Keputusannya, kata dia, Demokrat akan berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga kompetesi Pilpres 2019 selesai.
Karena itu imbuh dia, kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir.
"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.
Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.
"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.
Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.
"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.
Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.
"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan menang.
Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Ferdinand mengatakan, setelah seluruh tahapan pilpres berakhir, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap. Ke depannya, Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan.
Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.
"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand.(*)