Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyatakan PAN tidak akan ikut-ikutan gerakan People Power yang digagas Amien Rais.
Alasannya, PAN tidak mau membuat resah masyarakat dengan gerakan tersebut.
Bara mengatakan sikap itu diambil pihaknya setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengintruksikan kepada para keder untuk menerima hasil apapun dari KPU pada 22 Mei 2019.
Instruksi Zulkifli Hasan diberikan saat menjamu Presiden Joko Widodo buka bersama di kediamannya beberapa waktu lalu.
Baca: Soal Jatah Menteri Golkar, Airlangga: Tunggu Tahap Per Tahap
"Jadi gini ketua umum kami Zulkifli Hasan menjamu Presiden Jokowi pada acara bukber. Di sana secara jelas Pak Zul berpesan bahwa kita harus menerima keputusan KPU pada 22 Mei. Apapun hasilnya kita harus move on sebagai bangsa," kata Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Bara Hasibuan mengatakan jika memang ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, sudah sepatutnya dilakukan dengan cara kontitusional dan tidak dengan melakukan pengerahan massa.
"Kalau ada ketidakpuasan atau indikasi kecurangan harus ditempuh secara konstitusional sesuai uu pemilu. Itu adalah posisi PAN," tuturnya.
Baca: Tampil Tertutup Saat Jalani Sidang di Pengadilan, Vanessa Angel Sebut Hijabnya Didapat dari Bibi
Ia pun menegaskan PAN tegas menolak rencana Amien Rais yang ingin melakukan pengerahan massa alias people power jika Prabowo-Sandi kalah pada 22 Mei 2019.
"Karena kami tak ingin membuat suasana resah dan membuat chaos," ujarnya.
"Jadi saya bisa katakan PAN tidak akan ikut gerak-gerakaan yang justru akan membuat suasan resah dan membuat chaos. Apapun itu namanya kami tidak akan terlibat," tambahnya.
People power bukan makar
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 diwarnai banyak kecurangan.
Menurutnya, people power melalui aksi turun ke jalan dan melakukan protes kecurangan merupakan sesuatu hal yang sah dan konstitusional.
"Kalau masyarakat protes ke jalan itu adalah sah dan konstitusional karena yang diprotes adalah kecurangan itu bukan makar," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
"People power itu bukan makar, people power adalah suatu yang sah dan konstitusional," imbuhnya.
Fadli Zon menambahkan, memprotes dugaan kecurangan, itu adalah sesuatu yang sesuai aturan karena penyampaian pendapat itu dijamin undang undang.
Baca: Dua Terduga Teroris Asal Jawa Barat dan Karanganyar Ditangkap Terpisah di Gemolong Sragen
Aparat dan pemerintah, kata Fadli Zon, justru diminta jangan menakut-nakuti rakyat yang hendak menyampaikan pendapat dengan menyatakan makar.
"Kalau ada yang mengatakan people power itu makar itu bodoh sekali orang itu. Jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," kata Fadli.
Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan rakyat diperbolehkan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya karena itu memang dijamin oleh undang-undang.
Baca: Prabowo Tolak Hasil Pilpres, TKN: Tidak Siap Kalah hingga KPU Heran
Apalagi, dalam kondisi saat ini di mana diduga terjadi kecurangan luar biasa dalam pilpres, protes adalah hal yang wajar untuk meminta keadilan
Seharusnya, pemerintah dan lembaga terkait tidak perlu takut dengan penyampaian pendapat yang disampaikan rakyat.
Pemerintah juga diminta tidak menyalahgunakan wewenang untuk menghadapi rakyat.
"Jadi kalau rakyat memprotes kecurangan saya kira itu sah dan kecurangan itu nyata kok. Dan itu meolibatkan yang akan memprotes itu suaranya itu kan puluhan juta juga," kata Fadli.
Amien Rais ganti istilah people power
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Pernyataan Amien yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).
Menurut Amien pergantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut 'people power'.
Mereka diantarannya politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.
"Saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," Kata Amien.
Pernyataan Amien tersebut terlontar di penghujung acara pemaparan kecurangan yang dihadiri ratusan pendukung pendukung, relawan dan juga sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang selama ini mendukung Prabowo Sandi.
Baca: Pria Pengancam Jokowi: Dikecam TKN, Dibela Putri Amien Rais
Menjelang Azan magrib dan hendak pembacaan doa penutup acara, Amien yang mengenakan baju koko putih naik ke atas panggung. Ia langsung menuju podium dan kemudian melontarkan pernyataan tersebut.
"Siapapun yang menghalangi gerakan kedaulatan rakyat, InysaAllah kita gilas bersama sama," katanya.
Amien lalu memkikan Takbir, dan meneriakan kata 'merdeka'. Usai itu lalu mempersilahkan salah seorang ustaz membacakan doa penutup.
Sebelumnya dalam acara tersebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.
Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.
"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.
Baca: Amien Rais Jadi Orang Terakhir yang Tahu saat Istrinya Sakit, Hanum Rais Beberkan Reaksi Sang Ayah
Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.
"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," pungkasnya.