Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sejumlah elemen organisasi keagamaan di Kabupaten Subang mendoakan pengumuman hasil resmi Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 berjalan tanpa kekerasan.
Sejumlah kelompok menyerukan massa pendukung calon presiden nomor urut 02 untuk berunjuk rasa di KPU dan Bawaslu RI mengawal pengumuman resmi tersebut.
"Kami mendoakan dan menolak ada kekerasan dari pihak manapun pada 22 Mei di Jakarta karena itu hanya akan merusak keutuhan Indonesia," ujar KH Mugni Ismail, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Subang via ponselnya, Sabtu (18/5/2019).
KH Mugni Ismail tidak memungkiri sebagian kaum muslimin terprovokasi untuk datang ke KPU pada 22 Mei itu dalam rangka gerakan people power.
Ia berpendapat, gerakan itu dianggap hanya kepentingan segelintir orang yang berniat memecah belah bangsa.
"Kami juga menolak bentuk ajakan dan pengerahan massa secara inkonstitusional yang menolak hasil pemilu tapi menghalalkan segala cara di luar aturan untuk meraih kekuasaan," katanya.
Terpisah, FKUB Kota Bandung mengajak semua warga untuk tetap menjaga kedamaian dan persatuan menyikapi hasil pemilu 2019.
Menyikapi people power, FKUB justru menyarankan warga untuk banyak berzikir dan berdoa.
"Bagi masyarakat Bandung kami imbau banyak berzikir saja, banyak ingat kepada Tuhan berdasarkan agama masing-masing. Mohon selamatkan, mohon dijauhkan dari malapetaka untuk menuju negara Indonesia yang betul-betul adil, makmur, sejahtera dan lahir bathin. Bagaimanapun juga, intinya jangan melanggar konstitusi," kata Ketua FKUB Kota Bandung, Ahmad Suherman saat dihubungi via ponselnya.
Menurut Ahmad Suherman, Pemilu 2019 sudah usai. Hasilnya akan diumumkan pada 22 Mei.
Saat ini poin penting yang harus dilakukan yaitu bagaimana merajut kebersamaan antar masyarakat.
"Bagaimana pun juga kedamaian harus diutamakan, kerukunan harus diutamakan, persaudaraan harus diutamakan sebab negara ini membutuhkan kesatuan dan persatuan, membutuhkan keharmonisan," katanya.
Pertemuan ulama, Habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar digelar di Jalan Peta, Kota Bandung Rabu (15/5/2019). Pertemuan itu menghasilkan hal penting terkait Indonesia pascapemilu.
Salah satunya, meminta umat untuk menghindari segala bentuk provokasi, fitnah dan kekerasan selama dan sesudah bulan puasa.
Tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional baik langsung dan tidak langsung karena tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan bughot.
Ketua MUI Jabar, KH Rachmat Syafei menjelaskan, pertemuan tersebut digelar untuk mengingatkan masyarakat Jabar menyikapi situasi yang berkembang pascapilpres dan pileg, yang menurut dia, banyak pernyataan tidak sesuai dengan bukti maupun ajakan untuk people power.
"Itu (ajakan people power) jangan diikuti dan itu hanya menggiring masyarakat untuk terbawa arus. Karena people power dalam sistem kenegaraan, itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak," ujar Rahmat Syafei.
Kata dia, people power bisa mengarah ke tindakan inkonstitusional. Kata Rahmat, pertemuan itu juga untuk memberi arahan pada tokoh agama di setiap kota kabupaten di Jabar yang tergabung di MUI, agar mereka mengajak umat supaya tidak ikut-ikutan memprovokasi dan ikut dalam gerakan people power.
"Dalam istilah kenegaraan, itu (people power) disebut makar, ada niat untuk mengganggu keabsahan pemerintahan sendiri. Artinya people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bugot itu dilarang, haram dan harus diperangi," ujarnya.