Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini sejumlah kader Partai Demokrat mulai berbalik arah soal dukungan di Pilpres 2019.
Jika sebelumnya, politisi Demokrat tampak membela dan mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi namun kini beberapa diantara mereka berbalik arah mendukung paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.
Mantan politisi Partai Demokrat, Tridianto melihat fenomena ini sebagai hal yang biasa saja di politik.
"Itu penegasan saja bahwa Demokrat sejak awal setengah hati masuk koalisi Prabowo. Demokrat terpaksa ikut koalisi karena tidak bisa masuk koalisi Jokowi dan kecewa berat karena mungkin AHY tergusur oleh Sandiaga Uno," ujar Tridianto kepada Tribunnews.com, Senin (20/5/2019).
Menurut Tridianto, Demokrat makin kecewa karena hasil pemilihan legislatif (Pileg) di Pemilu 2019 turun.
"Karena itu ya wajar saja kalau cari-cari alasan untuk pindah perahu. Siapa tahu dapat jatah di koalisi Jokowi. Sampai-sampai alasannya kelihatannya lebay," ujar Tridianto.
Baca: Ikut Jalur Konstitusi, Demokrat Pastikan Tak Ikut Jika Ada Aksi Persoalkan Hasil Pemilu pada 22 Mei
Wasekjen Partai Hanura ini meminta Partai Demokrat sebaiknya jantan saja berterus terang saja sudah tidak mau ikut rombongan yang kalah.
"Daripada muter-muter cari seribu alasan, lebih baik langsung saja pakai alasan ingin ikut yang menang. Gitu aja kok repot," ujar Tridianto.
Berhenti Dukung Prabowo
Tidak terima Ani Yudhoyono diserang dimedia sosial, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memilih mundur mendukung Prabowo-Sandiaga.
Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam akun twitternya, Minggu (19/5/2019).
Saat dikonfirmasi Ferdinand Hutahaean pun membenarkan tulisannya tersebut
pernyataaan tersebut ia lontarkan karena tidak terima Ani Yudhoyono diserang para pendukung Prabowo-Sandiaga di media sosial.
Ferdinand juga mengaku akan mengusulkan kepada partai untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Ya itu sikap saya resmi dan saya akan minta partai besok juga untuk keluar dan mundur. Tapi apakah akan disetujui, saya tidak tahu. Tapi saya serius akan melawan penghinaan besar kepada Ibu Ani secara politik, tdak bisa dibiarkan," ujar dia.
Ferdinand mengatakan selama ini Partai Demokrat kerap diserang karena sikap politiknya.
Dia mengaku tidak pernah mempermasalahkan serangan-serangan itu.
Namun, menyerang Ani Yudhoyono yang sedang dalam keadaan sakit menurut dia tidak bisa ditoleransi.
"Kalau sudah masuk ke ranah kemanusiaan, tidak bisa ditolerir," kata Ferdinand.
Berikut tulisan Ferdinand Hutahaean dalam twitternya:
"Pagi ini, sy menemukan bullyan yg sgt tdk berperi kemanusiaan dr buzzer setan gundul yg mengolok Ibunda Ani yg sedang sakit. Sikap itu sangat BRUTAL. Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya FERDINAND HUTAHAEAN, saat ini menyatakan BERHENTI MENDUKUNG PRABOWO SANDI."
Tak perlu Demokrat disuruh-suruh
Tidak perlu Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).
Dia menegaskan, Demokrat secara lembaga telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.
Keputusannya, kata dia, Demokrat akan berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga kompetesi Pilpres 2019 selesai.
Karena itu imbuh dia, kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir.
"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.
Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.
"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.
Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.
"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.
Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.
"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.
BPN Tak Paksa Demokrat Bertahan Dalam koalisi
Melansir Kompas.com, Selasa (7/5/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, masyarakat dapat menilai pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengenai kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Andre mengatakan, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).
Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade (Taufik Ismail/Tribunnews.com)
BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.
Andre menambahkan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.
"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.