News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2019

Demokrat Tetap Bersama Prabowo hingga 22 Mei, Setelah Itu?

Penulis: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menekankan, koalisi partai politik dalam pencalonan capres-cawapres akan berakhir seiring pengumuman hasil Pemilu Serentak 2019.

Hasil Pemilu 2019 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

"Saat ini saya luruskan, Demokrat tetap bersama 02, sampai nanti tanggal 22 Mei," kata Hinca, di sela rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/5/2019) dini hari.

Pernyataan itu disampaikan Hinca menanggapi twit Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyatakan tidak lagi mendukung Prabowo-Sandiaga setelah buzzer di medsos yang melakukan perundungan terhadap istri Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, yang sedang sakit.

Baca: Polisi Tangkap Oknum Pilot Penyebar Ajakan Rusuh Saat 22 Mei Lewat Facebook

Baca: Din Syamsuddin Minta Kubu Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu: Kalau Tak Benar, Itu Fitnah

Baca: Jokowi: Kalah Itu Pasti Tidak Puas

Baca: Ferdinand Hutahaean Berhenti Dukung Prabowo-Sandi, Ini Penyebabnya

Hinca mengatakan, Demokrat bisa memahami perasaan Ferdinand. Akan tetapi, secara organisasi, Demokrat akan menuntaskan koalisi dengan partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga hingga 22 Mei 2019.

"Kenapa 22 Mei, karena koalisi partai politik ini memang dimaksudkan untuk capres. Nah peluit terakhir ditiupkan oleh wasit dalam hal ini KPU itu nanti tanggal 22. Kalau sudah ditiup peluit pertandingan berakhir, ya berakhir," kata Hinca.

Mengenai koalisi ke depan, lanjut dia, merupakan kedaulatan masing-masing partai politik. Ia mengatakan, koalisi pencapresan bukan koalisi seumur hidup.

"Bagi Demokrat, menyentuh garis finish, koalisi harus kami tuntaskan dengan konsisten sampai 22 Mei itu," kata dia.

Presiden Jokowi saat berbincang dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2019) (Biro Pers Istana Kepresidenan/Rusman)

Gabung koalisi Jokowi

Sementara itu, belakangan muncul isu Demokrat akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Isu ini muncul setelah Komandan Satuan Tugas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat diundang Presiden Jokowi ke Istana Presiden.

AHY juga hadir dalam pertemuan Forum Bogor yang mayoritas pesertanya adalah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Mengenai isu itu, Hinca mengatakan, seluruh warga negara boleh bertemu dan silaturahim dengan Presiden Jokowi. Kedatangan AHY ke Istana, kata dia, karena diundang Presiden.

"Ingatlah bahwa Pak Jokowi memanggil Mas AHY itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden bukan capres," kata dia.

Adapun mengenai kehadiran AHY di Forum Bogor, Hinca menyebutkan sebagai suatu hal yang wajar karena AHY sebagai anak bangsa aktif berdialog dan berdiskusi dalam forum itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Demokrat: Kami Tetap Bersama 02 Sampai 22 Mei 2019 

Pernyataan Ferdinand

Tidak terima Ani Yudhoyono diserang dimedia sosial, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memilih mundur mendukung Prabowo-Sandiaga.

Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam akun twitternya, Minggu (19/5/2019).

Saat dikonfirmasi Ferdinand Hutahaean pun membenarkan tulisannya tersebut 

Baca: Jokowi: Namanya Kalah Pasti Tidak Puas, Tapi Mekanisme Konstitusional Harus Diikuti

pernyataaan tersebut ia lontarkan karena tidak terima Ani Yudhoyono diserang para pendukung Prabowo-Sandiaga di media sosial.

Ferdinand juga mengaku akan mengusulkan kepada partai untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Ya itu sikap saya resmi dan saya akan minta partai besok juga untuk keluar dan mundur. Tapi apakah akan disetujui, saya tidak tahu. Tapi saya serius akan melawan penghinaan besar kepada Ibu Ani secara politik, tdak bisa dibiarkan," ujar dia.

Baca: Ahli Harga Tiara Pernikahan yang Dikenakan Kate Middelton dan Megan Markle

Ferdinand mengatakan selama ini Partai Demokrat kerap diserang karena sikap politiknya.

Dia mengaku tidak pernah mempermasalahkan serangan-serangan itu.

Namun, menyerang Ani Yudhoyono yang sedang dalam keadaan sakit menurut dia tidak bisa ditoleransi.

"Kalau sudah masuk ke ranah kemanusiaan, tidak bisa ditolerir," kata Ferdinand.

Berikut tulisan Ferdinand Hutahaean dalam twitternya:

"Pagi ini, sy menemukan bullyan yg sgt tdk berperi kemanusiaan dr buzzer setan gundul yg mengolok Ibunda Ani yg sedang sakit. Sikap itu sangat BRUTAL. Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya FERDINAND HUTAHAEAN, saat ini menyatakan BERHENTI MENDUKUNG PRABOWO SANDI."

Tak perlu Demokrat disuruh-suruh

Tidak perlu Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).

Dia menegaskan, Demokrat secara lembaga telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.

Keputusannya, kata dia, Demokrat akan berada di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi hingga kompetesi Pilpres 2019 selesai.

Karena itu imbuh dia, kewajiban moril dan politik partai Demokrat akan dilakukan selama koalisi ini belum berakhir.

"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.

Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.

"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini