Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pihak yang tidak puas dengan hasil penghtungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU RI agar menempuh jalur konstitusional.
Jokowi mengatakan sebaiknya pihak-pihak yang tidak puas menyelesaikannya di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," ujar Jokowi usai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).
Meskipun begitu, ia menilai wajar jika pihak yang kalah merasa tidak puas dengan hasil yang nantinya diumumkan KPU RI.
Baca: Hotman Paris Pernah Takut Didoakan Mati Oleh Anaknya Saat Minta Tulis Surat Wasiat
"Yang namanya kalah ya mesti tidak puas, enggak ada kalah yang itu puas, enggak ada. Kalah itu pasti enggak puas," ujar Jokowi.
Namun, ia menegaskan pihak-pihak yang tidak puas agar menempuh mekanisme yang konstitusional.
"Harusnya mekanisme konstitusional itu yang diikuti, jangan anulah, ini kita membuat sebuah fondasi dalam kita berdemokrasi harus diikuti," ujar Jokowi.
Baca: Mimpi Melihat Burung Merpati Putih, Masa Depan Anda Punya Peruntungan yang Bagus
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan, Indonesia tidak hanya satu dua kali dalam menyelenggarakan Pemilu dan pada 17 April 2019, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam bilik suara.
"Rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan. Setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh KPU, yang menang sudah ditetapkan, itulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU," kata Jokowi.
Satu bus diamankan di Malang
Bus berisi rombongan yang hendak berangkat ke Jakarta guna mengikuti aksi 22 Mei 2019 diamankan kepolisian.
Bus yang mengangkut 20 penumpang tersebut diamankan di Jalan Puncak Borobudur, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (19/5/2019), sekira pukul 13:00 WIB.
Bus tersebut langsung dibawa ke Mapolres Malang Kota, Jawa Timur.
Baca: Forum Kiai Imbau Umat Tidak Ikut Aksi Inkonstitusional 22 Mei 2019
Pantauan tribunjatim.com, sejumlah orang yang tergabung dalam rombongan tersebut terlihat berdiri di depan pintu masuk.
Awak media yang akan meliput sempat dihalau Polisi lantaran masih belum ada instruksi dari Wakapolres Malang, Kompol Ari Trestiawan.
"Tunggu di sini dulu. Nanti kalu mau meliput nunggu instruksi dari Wakapolres," ujar seorang petugas kepolisian di pintu Polres Malang Kota.
Baca: Seorang DJ di Jakarta Diringkus Polisi Akibat Lakukan Pemerasan Hingga Rp 80 Juta, Begini Modusnya
Setelah menunggu beberapa menit, awak media akhirnya diperbolehkan masuk dan langsung menghadap ke Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri.
Asfuri menjelaskan, pengamanan ini dilakukan atas dasar untuk mengantisipasi aksi gerakan people power pada 22 Mei di Jakarta.
"Mulai Sabtu kemarin (18/5/2019), kami mengadakan patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP," ucapnya, Minggu (19/5/2019).
Kata Asfuri, pengamanan ini dilakukan di setiap sudut perbatasan Kota Malang dan di setiap stasiun maupun terminal.
Baca: Usia Anaknya Sudah Sepekan, Tasya Kamila Gelar Acara Aqiqahan
Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta nanti.
Menurutnya, Kota Malang sudah aman dan kondusif, sehingga dirinya ingin menjaga masyarakat agar tidak ikut datang.
"Kami inisiatif menjaga masyarakat dan keselamatan bersama, ini adalah wujur perhatian kami kepada masyarakat," ujarnya.
Larangan Polisi kepada warga Kota Malang agar tidak berangkat itu ialah adanya kabar bahwa aksi 22 Mei itu rawan pergesekan.
Dari informasi yang berkembang, akan ada teroris yang akan melakukan pengeboman pada 22 Mei.
Rencananya, juga ada kelompok tertentu yang akan membuat kisruh pada tanggal 22 Mei.
"Maka dari itu, kami ingin menjaga keselamatan dan keamanan bersama, agar masyarakat Kota Malang ini tidak ada yang datang," katanya.
Dalam pemeriksaan itu, satu per satu rombongan yang akan berangkat ke Jakarta diperiksa satu-satu oleh Polisi.
Mereka dimintai KTP sebelum dilakukan pemeriksaan di Polres Malang Kota.
Beberapa dari mereka ada yang menolak seperti yang dilakukan oleh Heru Pamungkas, satu di antara rombongan yang diamankan Polisi.
Saat dikonfirmasi, Heru membenarkan bahwa dirinya memang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei.
Namun, dalam aksi tersebut Heru berdalih, bahwa dirinya akan menghadiri acara buka bersama sembari menunggu pengumuman hasil Pilpres dari KPU.
"Kami ini heran, kenapa kami ini dilarang berangkat. Tujuan kami kan hanya ingin bertamasya bersama-sama," imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, Polisi masih melakukan pemeriksaan kepada sekelompok orang yang melakukan aksi 22 Mei itu.
Polda Metro Jaya belum terima surat izin
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat izin aksi massa menyambut penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI tanggal 22 Mei 2019 mendatang.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri perayaan Waisak di Wihara Ekayana Amara, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (19/5/2019).
Baca: Enam Pesan PP Muhammadiyah Terkait Isu Aksi Massa di Hari KPU Umumkan Hasil Pemilu
“Belum, sampai sekarang belum ada surat yang masuk,” ujarnya kepada awak media.
Meski begitu, Gatot menyatakan pihak kepolisian tetap menyiagakan diri di beberapa tempat di Jakarta.
“Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, penjagaan ada di KPU RI, Bawaslu, dan daerah lain yang berpotensi mengalami gangguan keamanan,” imbuhnya.
Baca: Jokowi : Yang Namanya Kalah Mesti Tidak Puas
Ia pun menyampaikan kepada masyarakat bahwa pihak kepolisian terus memastikan agar situasi keamanan tetap kondusif pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2019.
“Terkait potensi adanya aksi teror, kemarin sudah kita tangkap beberapa orang, tapi kepolisian tetap memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi dan mengantisipasinya,” pungkasnya.
MUI ajak jaga persatuan
Isu gerakan people power bakal mengiringi pengumuman resmi hasil Pemilu (pileg dan pilpres) pada 22 Mei 2019 oleh KPU.
Menanggapi isu tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat agar tak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persatuan.
Baca: People Power Yang Memaksakan Kehendak, MUI: Haram
Sekjen MUI Anwar Abbas yang dihubungi Tribun, pada Minggu (19/5/2019) mengatakan, persatuan dan kesatuan Indonesia jangan mudah terpecah akibat pesta demokrasi 5 tahunan itu.
"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Jangan merusak persatuan dan kesatuan, harus kita hindari," ujar Anwar Abbas.
Seyogyanya menurut Anwar, melalui pemilu yang berasas luber dan jurdil ini, maka dapat lahir pemimpin yang jujur dan adil pula.
"Karena itu kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilu, masalah penghitungan suara yang dianggap bermasalah maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik, agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo," jelas dia.
Sebelumnya, organisasi Islam terbesar Muhammadiyah mengimbau agar warganya tak mengikuti aksi massa tersebut.
Baca: Pasca-pengakuan Terduga Teroris yang Akan Lakukan Teror 22 Mei, KPU Diperketat
Muhammadiyah meminta, agar semua pihak baik partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu.
Lebih jauh Muhammadiyah berharap, aparatur keamanan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.