Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menyatakan bahwa 94 persen pangan di Indonesia dikuasai oleh kartel dan hanya 6 persen yang dikuasai Bulog. Pernyataan tersebut diungkapkan pada acara silahturahmi dengan Laskar Pangan Dunia.
Menaggapi hal tersebut, Koordinator Gugus Tugas Petani dan Nelayan TKN Jokowi-Ma’ruf, Henry Saragih menilai, pernyataan Sandiaga itu terlalu mengada-ada, dan merasa seolah-olah masih dalam masa kampanye Pilpres.
Karena pangan itu selain di kelola oleh pemerintah melalui penugasan kepada Bulog, juga dikelola masyarakat tani, dan usaha-usaha kecil yang tak tergantung ke jaringan perdagangan besar.
"Dari data yang kami himpun, penguasaan beras yang diperdagangkan lima perusahaan terbesar pedagang beras tidak sampai satu juta ton atau tidak sampai 3 persen dari total beras produksi beras sebanyak 32,4 juta ton pada tahun 2018. Artinya mayoritas beras berada ditangan petani dan pedagang eceran," kata Henry Saragih saat dikonfirmasi, Minggu (26/5/2019).
Baca: Sandiaga Uno: Sudah Saatnya Indonesia Menghentikan Impor Pangan
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, meski kemampuan Perum Bulog menyerap gabah/beras dibawah 10 persen, namun penugasan terhadap bulog telah berhasil memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras ditengah masyarakat.
Memang benar ada beberapa kebutuhan pokok yang tergantung ke pasar global akibat dari kesalahan kebijakan ekonomi politik orde baru disektor pertanian seperti untuk gandum, bawang putih, dan kacang kedelai.
Namun, kata Henry, pemerintahan Jokowi selama empat tahun ini telah berhasil menurunkan inflasi dari 8,38 persen pada tahun 2013 dan 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,35 persen, 3,02 persen, 3,61 persen, dan 3,13 persen berturut-turut pada periode 2015-2018.
Baca: BPN Prihatin Mustofa Menjadi Tersangka Ujaran Kebencian
Sementara, Sekretaris Tim Petani Pemenangan Jokowi Amin Serikat Petani Indonesia, Heri Purwanto menyatakan bahwa klaim saudara Sandiaga tidak dilandasi data, pernyataan tersebut justru mempertanyakan kapasitasnya sebagai seorang pelaku bisnis sekaliber nasional.
"Jika tidak memahami detail sektor perdagangan komoditas, jangan menyatakan klaim yang tidak dilandasi data," jelasnya.
Permasalahan pangan pokok selalu menjadi isu yang tak ada habisnya, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan.
Lebih lanjut Purwanto menegaskan bahwa untuk menyelesaikan polemik dan carut marut sektor pangan, pada periode kedua pemerintahan Jokowi akan direalisasikan pembentukan Kelembagaan Pangan sebagaimana mandat UU No. 18 Tahun 2012.
"Kelembagaan Pangan tersebut nantinya akan memastikan perencanaan pangan, ketersediaan dan keterjangkauan, serta pengawasan terhadap perdagangan pangan pokok yang strategis," jelasnya.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menilai, di era Pemerintahan saat ini ketahanan pangan masih lemah.
Sandi mengatakan seharusnya melihat Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam sudah sepatutnya bisa swasembada pangan.
"Setiap Pemerintahan negara manapun harusnya punya ketahanan pangan yang kuat. Indonesia ini saya rasa masih kurang baik," ujar Sandi dalam sebuah acara diskusi publik bertajuk 'Global Food Security Challenge and Opportunity'," di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019) malam.
"Di Indonesia sendiri pangan hanya 6 persen yang dikuasai oleh Bulog. 94 persen nya dikuasai kartel, mafia impor. Kita ini pemecah rekor, rekor impor. Impor beras, jagung, gula, bahkan garam," imbuh Sandi.