News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2019

Tolak Pembubaran Koalisi, Max Sopacua: Demokrat Tetap di Kubu 02 Sampai Persoalan di MK Selesai

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat, Hinca Pandjaitan soal keberadaan Partai Demokrat dalam koalisi pasangan 02, Prabowo-Sandi hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Max Sopacua pun mengatakan dirinya dan sejumlah tokoh senior Partai Demokrat menolak pandangan mengenai usulan pembubaran koalisi 01, Jokowi-Maruf Amin dan koalisi kubu 02.

“Kami awalnya sudah menyatakan tidak setuju dengan cara atau saran membubarkan koalisi,” kata Max Sopacua saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca: Himpun Bantuan Rp 12 Miliar, Mentan Jamin Bangun Kembali Pertanian di Konawe Utara

Baca: 48 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Bakal Amankan Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK

Baca: Remaja Ini Cabuli Anak di Bawah Umur di Atas Sepeda Motor, Sebelumnya Diajak Keliling Kota

Baca: Polisi Penasaran Kasus Suami Gadaikan Istri di Lumajang, Begini Perintah Kapolres Sikapi Hal Langka

“Kami mendukung statement Sekjen bahwa Partai Demokrat tetap dalam 02 sampai persoalan di MK selesai,” tambahnya.

Max dapat memahami apabila ada segelintir politisi Partai Demokrat yang tidak menyukai kehadiran Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

“Kehadiran kami seolah-olah dari Anas dan Marzuki, itu fitnah. Bertemu mereka saja saya tidak pernah. Sekarang berkembang seakan-akan kami mewakili Anas dan Marzuki. Kami hanya punya satu prinsip Partai Demokrat harus diselamatkan,” jelas Max.

Ia pun meminta, para politisi Partai Demokrat tidak membawa-bawa nama partai.

Saat Demokrat mendukung Prabowo-Sandi, lanjut Max, keputusan diambil melalui jajak pendapat dalam rapat kerja nasional.

"Jika dukugan itu akan dicabut, maka diperlukan surat yang diketahui oleh pengurus Partai Demokrat daerah," jelasnya.

Desakan KLB

Sejumlah pendiri dan senior Partai Demokrat mendorong partai berlambang bintang mercy tersebuti untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Pendiri dan senior yang mendorong dilaksanakan KLB tersebut diantaranya Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya, dan Ishak.

"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong, dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa," kata Max Sopacua saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca: Donasi Digital Patungan Untuk Berbagi Capai Rp 11,5 Miliar

Baca: Prabowo dan Sandiaga Batal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Berikut Alasannya

Baca: Tak Punya Wewenang, Kemenhub Tarik Wacana Melarang Diskon Tarif Ojol

Max Sopacua mengaku langkah tersebut harus diambil lantaran pihaknya prihatin dengan anjloknya perolehan suara Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2019.

Ia merinci dari 10,9 persen pada tahun 2014 lalu menjadi 7.7 persen pada tahun 2019.

Atas hal tersebut menurutnya Partai Demokrat perlu melakukan evaluasi mendalam.

"Terkait kondisi ini diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader guna membangkitkan semangat dan mengembalikan marwah serta kejayaan Partai Demokrat," jelasnya.

Ia turut menyinggung soal orang-orang yang berada di sekitar lingkaran SBY yang kerap menimbulkan kontroversi.

Padahal di matanya sikap tersebut bukan representasi Partai Demokrat.

Baca: Lebih Dari 600.000 Orang Tanda Tangani Petisi Agar B.I (Hanbin) Tetap Bergabung dengan iKON

Baca: Korban Pembunuhan Pria yang Gadaikan Istri, Ternyata Masih Terhitung Kerabat

Baca: Wanita Berinisial A, Mantan Trainee YG Entertainment DidUga Terlibat Skandal Narkotika B.I eks iKON

Orang-orang tersebut di antaranya Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief.

"Mereka kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan membenturkan Partai Demokrat dengan partai tokoh dan komunitas lainnya khususnya terhadap ulama dan umat yang berdampak adanya antipati dan kontra produktif terhadap Partai Demokrat," jelas Max Sopacua.

Lebih lanjut, Max Sopacua menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyiapkan dan melaksanakan Silaturahmi Nasional untuk memanggil dan mengundang para kader dan keluarga besar Partai Demokrat yang pernah bersama dan berjuang mendirikan partai Demokrat.

Targetnya agar partainya segera menggelar Kongres Luar Biasa yang sejatinya baru 2020 digelar untuk memilih ketua umum baru.

Saat ditanya Siapa yang berpeluang untuk mengisi komposisi ketua umum Demokrat selanjutnya Max Sopacua menyebut nama putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, SBY sebagai ketua umum saat ini bisa saja menunjuk putra sulungnya tersebut.

Namun, hal tersebut tetap harus disetujui mayoritas peserta KLB nantinya.

"Kongres KLB tidak susah-susah SBY tinggal minta AHY untuk memimpin partai itu ini," katanya.

Selalu bikin gaduh

nggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua menyorori sejumlah kader partainya yang dinilai selalu menuai pro dan kontra dalam setiap pernyataannya.

Max yang juga merupakan anggota presidium Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat itu mengatakan, adanya pro dan kontra tersebut membuat adanya kegaduhan di Partai Demokrat yang meresahkan seluruh kader.

"Sehingga mengganggu soliditas, merusak kredibelitas dan integitas Partai Demokrat yang berdampak pada pembusukan partai," ujat Max saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca: Kivlan Zen Minta Permohonan Perlindungan, Wiranto Tegaskan Ini

Adapun kader yang dimaksud olehnya di antaranya ialah Wasekjen Rachland Nashidik, Wasekjen Andi Arief dan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik (YouTube/Kompas TV)

Sebagaimana diketahui, ketiga politisi Demokrat itu dikenal acap kali memberikan pernyataan-pernyataan melalui akun media sosial masing-masing.

Baca: Alasan Kongres V PDIP Dipercepat, Megawati Sudah Siapkan Regenerasi

Max mengatakan, sikap yang diperlihatkan ketiganya bertolak belakang dengan karakter partai berlambang Mercy sejatinya berhaluan nasionalis religius dengan karakter bersih, cerdas dan santun.

Andi Arief (WARTA KOTA/RANGGA BASKORO)

"(Mereka) kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan. Membenturkan PD dengan partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnva terhadap ulama dan umat, yang berdampak adanya antipati dan kontraproduktif terhadap PD," tutur Max.

Bahkan dampak dari kontraproduktif tersebut, disebut Max, terlihat pada merosotnya peringkat Demokrat dalam perolehan suara pada Pemilu 2019 dibanding pemilihan pada periode-periode sebelumnya.

Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (6/11/2018). (Tribunnews.com/ Taufik Ismail)

"(Demokrat) Meraih posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004. Pada 2004, PD menempati urutan kelima dan pada 2019 PD menempati urutan ke-7 dari partai politik," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini