Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menjelang sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019, Demokrat mengungkap partainya kini intens berkomunikasi dengan kubu Jokowi.
Sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019 akan digelar pada Kamis (27/6/2019).
TKN Jokowi-Ma'ruf menganggap kini kubu Prabowo-Sandi tersisa dua partai saja.
Hal ini disampaikan TKN menyusul pertemuan antara AHY dan Jokowi serta pernyataan Zulkifli Hasan.
Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kini Partai Demokrat menjalin komunikasi lebih intensif dengan kubu Jokowi.
Ferdinand mengungkap, jika komunikasi partainya dengan kubu Prabowo-Sandi terbatas.
Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan, pihaknya bahkan tak diajak berdiskusi mengenai materi yang harus diajukan ke MK.
Baca: Tanggapan Sejumlah Pihak Terkait Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Dahnil: Tidak untuk Bagi-bagi Jabatan
Baca: Beredar Tiga Nama Calon Menteri Jokowi Mewakili Orang Asli Papua
"Sementara ini tentu dengan pihak 01. Dengan 02 komunikasi kami memang agak terbatas sekali."
"Di samping kami melihat, apalagi melihat sidang MK kemarin Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang bagian-bagian apa saja yang harus kami mohonkan ke MK"
"Jadi memang komunikasi dengan Partai Demokrat saat ini sangat terbatas sekali. Sangat sedikit sehingga kami lebih melakukan komunikasi dengan pihak yang berada di 01 saat ini," ujar Ferdinand saat dihubungi, Selasa (25/6/2019) dikutip dari Kompas.com.
Ferdinand juga mengatakan jika saat ini komunikasi dengan kubu Jokowi semakin cair.
Komunikasi yang dibangun di antaranya yakni dilakukan oleh Agus dan Ibas serta Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan serta para wakil ketua umum.
Sementara mengenai arah koalisi, Ferdinand menyebut pertemuan yang dilakukan tidak menjurus ke arah tersebut.
Partai Demokrat dan Kubu Jokowi membangun persamaan persepsi dalam hal pembangunan.
"Komunikasi yang dilakukan membangun kerangka berpikir ke depan. Kita mau apakan bangsa ini."
"Prinsipnya bagi Partai Demokrat demokrasi itu adalah kontestasi. Kontestasi sudah selesai. Maka, ayo bergandengan tangan membangun bangsa," lanjut dia.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Razman Arif Nasution menganggap, koalisi Prabowo-Sandi kini hanya tersisa dua partai.
Hal ini dinilai oleh Razman melalui komunikasi yang dibangun oleh Partai Demokrat dan PAN dengan kubu Jokowi.
Baca: Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Sebut DPT Bermasalah Bisa Jadi Dasar Batalkan Hasil Pemilu
Baca: Prabowo dan Sandi Bukan Orang yang Butuh Jabatan untuk Perlindungan Hukum
"Bagaimana AHY itu datang bertamu secara khusus, kemudian kita melihat juga pernyataan Pak Zulkifli Hasan, maka kalau kami menganggap sekarang, kubu 02 itu sebetulnya tinggal 2, yaitu PKS dengan Gerindra," kata Razman di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/6/2019) dikutip dari Kompas.com.
Razman juga tak mempermasalahkan jika partai koalisi Prabowo-Sandi bergabung ke kubu Jokowi.
Ia juga berharap parpol mengedepankan etika politik dengan menunggu putusan MK.
"Sebaiknya memang etika politiknya sebelum selesai pelaksanaan sidang MK ini, maka sebaiknya jangan dulu nyebrang, untuk menghargai kawan," katanya.
Kabar rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo diharapkan oleh berbagai pihak untuk segera terjadi seusai sidang MK.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bahkan menyebut jika Jokowi sangat ingin bertemu Prabowo.
Ia juga mengatakan, jika nantinya MK menolak semua gugatan Prabowo-Sandi, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih.
"Sangat (ingin rekonsiliasi). Nanti dengar saja pidato presiden setelah pengumuman."
"Insya Allah semua baik-baik, tentu nanti presiden akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih."
"Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Baca: Ini Alasan Prabowo dan Sandiaga Tak Hadir di MK Kamis Lusa
Baca: BPN Prabowo-Sandiaga: Rekonsiliasi Tidak Harus Ada Power Sharing
(Tribunnews.com/Miftah)