Baca tanpa iklan
Jelang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-204, Jokowi-Ma'ruf, begini sikap politik PAN hingga Gerindra. Simak penjelasannya!
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Minggu (30/6/2019) pukul 15.30 WIB.
Menjelang penetapan presiden dan wakil presiden besok, beberapa partai politik yang sebelumnya berkoalisi dengan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno, mulai menentukan sikap politik.
Beberapa parpol tersebut antara lain Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Lalu, bagaimana dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?
Baca: Jelang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Maruf, Prabowo Tak Hadir hingga Harapan KPU
Baca: Jelang Penetapan Hasil Pemilu 2019, Ketua Pengurus PWNU Jatim Jelaskan Bahayanya Politik Jalanan
Menjelang penetapan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf, berikut sikap politik beberapa partai politik, dari PAN hingga Gerindra, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber :
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, meyakini partainya siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode mendatang.
Bara mengatakan, visi Jokowi-Ma'ruf sejalan dengan visi PAN.
"Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024. Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Meski begitu, sikap politik PAN harus ditentukan dalam Rakernas terlebih dahulu.
Semua pendapat kader akan ditampung dan dipertimbangkan dalam Rakernas tersebut.
Dilansir Kompas.com, Bara mengungkapkan perbedaan pendapat di internal partai biasa terjadi.
Menentukan arah dukungan usai putusan MK menjadi salah satunya.
"Tapi memang keputusan resmi akan kami ambil melalui Rakernas dan mudah-mudahan akan kami laksanakan secepatnya bulan Juli nanti," ujar Bara.
Sementara itu, Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengatakan partainya belum menentukan sikap politik pasca-pembubaran koalisi Adil Makmur.
Menurut Eddy, arah dan sikap politik PAN akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif 2019.
"Pasti ada evaluasi terhadap hasil pileg dan menyikapi agenda politik ke depan, salah satu yang penting pilkada serentak, lalu legislatif, dan arah politik PAN ke depan. Rakernas akhir Juli atau awal Agustus," ujar Eddy saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Eddy mengakui adanya berbagai opsi dan masukan terkait arah dan sikap politik PAN.
Ada sejumlah kader yang mengusulkan PAN tetap menjadi oposisi dan menyarankan agar bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.
Ada pula yang mengusulkan agar PAN tetap menjadi partai penyeimbang.
"Intinya saya minta agar semua pendapat itu dihargai meski tidak sepakat antara para kader," kata Eddy.
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Presiden PKS, Sohibul Iman, menuturkan bahwa partainya belum menentukan sikap politikpasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Dilansir Kompas.com, Sohibul mengatakan, arah politik PKS pada periode 2019-2024 akan ditentukan berdasarkan keputusan Majelis Syuro sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
"Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagimana sikap dari Majelis Syuro. Saya kan eksekutif. saya tidak bisa sendiri kecuali harus bedasarkan keputusan Majelis Syuro," ujar Sohibul di kediaman pribadi Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Sohibul pun belum dapat memastikan saat ditanya apakah PKS akan tetap menjadi oposisi atau beralih mendukung pemerintah.
Ia mengatakan, sebelum pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih, segala kemungkinan masih terbuka.
"Namanya politik semuanya ada ya dalam politik," kata Sohibul.
Secara terpisah, Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan bahwa partainya akan berkonsultasi ke konstituen lebih dulu sebelum menentukan sikap politik.
Kendati demikian, ia memastikan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan empat partai lainnya, yakni Gerindra, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya.
"Kita masih punya waktu sampai pelantikan. Masing-masing partai akan konsultasi dengan konstituennya. Mudah-mudahan ada titik temu," kata Mustafa.
3. Partai Demokrat
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Dilansir Kompas.com, menurut Amir, arah partainya kedepan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.
"Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat," ucap Amir.
Amir mengatakan, pada dasarnya menjadi partai oposisi atau pun menjadi partai pendukung pemerintah sama saja bagi Partai Demokrat.
Apalagi, Demokrat sendiri sudah pernah sudah pernah merasakan berada di dua posisi itu.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menuturkan bahwa partainya belum menentukan sikap dan arah politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Dengan demikian, Demokrat belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah periode 2019-2024 di parlemen.
"Pembicaraan itu nanti berikutnya," ujar Hinca saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Hinca mengatakan, sikap atau arah kebijakan politik Partai Demokrat nantinya akan diputuskan oleh Majelis Tinggi.
Adapun Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat sebagai ketua umum.
"Beliau (SBY) juga Ketua Majelis Tinggi partai dan di Partai Demokrat soal calon presiden dan wakil presiden itu adalah wilayahnya Majelis Tinggi partai," kata Hinca.
"Nah, dengan demikian tentulah kedaulatan partai masing-masing akan mengambil sikap sesuai dengan kebijakan partai," ucapnya.
4. Partai Gerindra
Di satu sisi, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan partainya belum menentukan sikap politik partainya.
Dilansir Kompas.com, Gerindra belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
"Kami masih punya waktu cukup panjang sampai dengan pelantikan sehingga proses ini akan terus berlangsung. Insya Allah perkembangan itu saudara-saudara (media) akan ikuti semua," ujar Muzani saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Menurut Muzani, Partai Gerindra akan terus berkomunikasi dengan empat partai lainnya mesti secara resmi tak lagi berada dalam satu koalisi.
Keempat partai tersebut yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.
Di sisi lain kelima sekjen parpol telah menyepakati pembentukan kaukus yang bertujuan sebagai wadah komunikasi politik secara informal.
Dilansir Kompas.com, Muzani mengatakan, melalui kaukus tersebut, partai yang pernah mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dapat membahas langkah-langkah kerja sama di berbagai forum.
Ia mencontohkan misalnya kerja sama antarpartai politik di dalam parlemen.
"Yang pasti kami semua akan terus berkomunikasi dalam suasana kekeluargaan yang sudah terbentuk dengan baik dalam suasana keguyuban," kata Muzani.
"Kami rasanya akan saling berbicara apa yang akan kami rasakan baik Demokrat, PKS, PAN, Berkarya dan tentu saja Gerindra akan kami bicarakan," ucapnya.
(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/Jessi Carina/Kristian Erdianto/Ihsanuddin)