Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota MPR RI dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai penting keberadaan oposisi untuk melakukan pengawasan serta penyeimbang yang kritis dan konstruktif.
Keberadaan oposisi akan menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem presidensial.
Ia menegaskan PKS kemungkinan besar akan mengambil peran oposisi meski dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal sebutan oposisi.
Terlebih, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan tim Prabowo-Sandiaga, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dinyatakan selesai.
Baca: KPK Tegaskan Anak Jaksa Agung Tidak Terlibat Dalam Kasus Suap Aspidum Kejati DKI
Baca: PW Mantan Intelijen JI Terus Berupaya Galang Kekuatan Meskipun Osama bin Laden Telah Ditangkap
Baca: Misterius, Penyerang Timnas Sepak Bola Putri Swiss Hilang di Danau
"Sistem presidensial tidak menganut oposisi dan konstitusi tidak menyebutnya secara tekstual. Namun, demokrasi tidak sehat jika tanpa oposisi," kata Mardani Ali Sera dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Oposisi', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Menurut Mardani, adanya checks and balances akan menjadikan pemerintah berjalan sehat dan efektif.
Untuk itu, ia mengajak partai pendukung Prabowo-Sandi untuk mengambil peran sebagai kontrol pemerintah.
"Justru kalau kita di luar, baik untuk pemerintah," tegasnya.
Baca: Prabowo Belum Ucapkan Selamat Kepada Jokowi, TKN: Ucapan Selamat Tidak Harus Dilakukan Secara Verbal
Sikap Mardani mendukung PKS menjadi oposisi murni keinginan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Sikap oposisi, katanya, bukan selalu dipertimbangkan karena mendapat sesuatu, termasuk kursi pimpinan.
"Saya jujur belum mendetailkan soal MD3 kita. Nanti sistemnya proporsional atau akan voting sehingga buat saya ini perlu dipertimbangkan, tetapi sikap di oposisi tidak melulu harus dipertimbangkan dapat apa," ujarnya.
Demokrat tentukan sikap setelah 10 Juli
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan arah politik partai Demokrat usai Pilpres 2019 akan ditentukan setelah peringatan setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono pada 10 Juli mendatang.
Menurut Hinca Pandjaitan partai Demokrat hingga saat ini belum memutuskan apakah akan berada di jalur oposisi atau masuk dalam koalisi pemerintah.
Menurutnya sikap partai Demokrat akan ditentukan Majelis Tinggi partai.
"Di Demokrat kewenangannya majelis tinggi dan nanti akan diputuskan," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Baca: Jerry Aurum Menangis Saat Denada Bawakan Lukisan dari Anak Mereka ke Penjara
Baca: Kepala Sekolah dan Security Sekolah Harapan Bunda Dikeroyok Massa, Ini Pemicunya
Baca: Wasit Duel Brasil Vs Argentina di Semifinal Copa America adalah Sarjana Tata Boga
Menurut Hinca partainya dalam 5 tahun terkahir memposisikan diri sebagai penyeimbang.
Demokrat mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai baik dan mengkritisi bila kebijakan tersebut kurang bagus.
Ke depannya apakah Demokrat akan berada di Koalisi pemerintah, Oposisi, atau penyeimbang akan ditentukan Majelis Tinggi Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) .
"Nah untuk partai Demokrat sendiri akan ditentukan setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono pada 10 Juli mendatang. Bisa besoknya, minggu depannya, atau bulan depannya," katanya.
Baca: Sering Dikonsumsi Harian, 9 Makanan Sepele Ini Ternyata Pemicu Organ Intim Jadi Bau Tak Sedap
Baca: Respons Menteri Susi Saat Diminta Netizen jadi Presiden: Nanti Banyak yang Ditenggelamkan
Terkait ajakan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk membangun bangsa usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih Pilpres 2019, Minggu (30/6/2019), Hinca tidak mau berkomentar banyak.
Hinca belum mau menyimpulkan bila ajakan Jokowi tersebut sebagai sinyal membuka pintu koalisi kepada partai pengusung Prabowo-Sandi.
"Saya kira pemimpin harus begitu, urus negara ini kan engga bisa sendirian, semua orang dengan talenta masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Petani juga ikut menjalankan tugasnya. Jadi petani kan bagus. Juga pedagang dan profesi-profesi lainnya," kata Hinca.
Ajakan Jokowi kepada Prabowo
Calon presiden terpilih Jokowi Widodo mengajak rivalnya dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutan, usai dirinya dan Maruf Amin itetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih oleh KPU RI.
"Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Baca: Menteri BUMN Telah Surati Garuda Minta Ganti Kantor Akuntan Publik
Baca: Karyawan Restoran Lompat dari Jendela demi Selamatkan Anak Kecil yang Tercekik Sabuk Pengaman
Baca: Hasil Akhir PSM Makassar vs Madura United Piala Indonesia, Satu Kaki PSM di Final
Jokowi sadar, Indonesia sevbagai negara besar tidak bisa hanya dibangun lewat satu-dua orang atau sekelompok tertentu saja.
Jokowi yakin, dua sosok tersebut adalah patriot yang menginginkan negara Indonesia makin kuat dan maju, serta adil dan makmur.
"Beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju dan adil dan makmur," sambungnya.
Dirinya dalam kesempatan itu juga mengajak segenap rakyat Indonesia melupakan perbedaan-perbedaan pilihan politik semasa kampanye kemarin.
Baca: Gerindra Tampung Aspirasi Pendukungnya Tentukan Langkah Politik Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah
Baca: Jokowi: Jangan Ada Lagi 01 02, Jangan Sampai Ada Lagi Antartetangga Tidak Saling Sapa
Katanya, jangan ada lagi perbedaan di tengah masyarakat. Bangsa Indonesia harus bersatu kembali, berdiri kokoh di atas dasar negara pancasila.
"Saya mengajak seluruh rakyat indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah pihak 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, berdiri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya," ungkap dia.
Lebih lanjut, Jokowi-Ma'ruf mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah memberikan tugas melanjutkan sejarah mengemban amanat rakyat kepada mereka.
Mereka berdua akan memeprioritaskan diri untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa.
Serta berjuang sekuat tenaga melanjutkan pondasi periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Kami berdua akan berjuang sekuat tenaga, bekerja sekuat tenaga, untuk melanjutkan pondasi yang kami bangun bersama pak Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan," ujarnya.
Jangan ada lagi 01 02
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap tidak ada lagi perpecahan akibat perbedaan pilihan politik usai gelaran Pilpres 2019.
Jokowi berharap masyarakat menghilangkan kebencian akibat perbedaan pilihan poltik mulai dari lingkungan terdekat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers usai KPU resmi menetapkan dirinya bersama Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Baca: Gerindra Tampung Aspirasi Pendukungnya Tentukan Langkah Politik Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah
Baca: Timo Scheunemann: Liga Kompas Sangat Positif, Saya Acungi Jempol
Baca: Komedian Nurul Qomar Bantah Lakukan Pemalsuan Dokumen SKL, Berikut Penjelasannya
"Jangan ada lagi 01 02. Jangan sampai ada lagi antartetangga tidak saling sapa. Antarkawan tidak saling omong. Karena semua kita adalah saudara sebangsa dan setanah air," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta semua pihak untuk bersatu lagi dan bersama-sama menjaga persatuan.
Ia juga meminta semua pihak untuk bersama-sama lagi membangun negara dan memajukan bangsa dan negara.
"Marilah kita bekerja kembali. Negara ini memerlukan kerja keras kita semuanya tanpa kecuali," jelasnya.