Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden periode 2019-2024 didamping wakilnya, Maruf Amin.
Terkait menteri yang akan mengisi kabinetnya, Jokowi memiliki kriteria tersendiri.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf menilai Jokowi tak akan kesulitan dalam memilih nama-nama yang akan membantunya nanti.
Jokowi-Maruf ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden oleh KPU melalui rapat pleno pada Minggu (30/6/2019) di Gedung KPU RI Jakarta.
"Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 01, Sdr. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Prof. Dr. (HC) KH. Maruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional, sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024," ujar Arief.
Keputusan tersebut, dikatakan Arief, berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca: Jokowi-Maruf jadi Presiden & Wapres, PKB Usulkan 20 Nama Calon Menteri, Golkar Ingin 4-5 Kursi
Baca: Kulik 10 Janji Jokowi jika Jadi Presiden Lagi, Kartu Pra-kerja hingga Dana Desa capai Rp 400 triliun
Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menjelaskan kriteria menteri yang diinginkannya.
Menurut Jokowi, ada dua aspek utama yang harus dimiliki jajaran di kabinetnya nanti.
Jokowi ingin seseorang yang mampu mengeksekusi program serta memiliki kemampuan manajerial yang baik.
"Saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor yang paling penting. Memiliki kemampuan manajerial yang baik, seperti mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro, kemampuan ekonomi daerah, maupun semuanya," kata Jokowi seusai menghadiri Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5/2019) dikutip dari Kompas.com.
Tak hanya eksekutor yang baik, Jokowi juga ingin jajaran di kabinetnya mampu menanganai masalah dengan benar.
"Mampu mengelola dari sekian masalah, problem, persoalan-persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar," katanya.
Jokowi juga ingin menteri-menterinya memiliki integirtas dan kapabilitas yang baik.
Namun, ia kembali menegaskan, yang terpenting adalah dua hal di atas.
"Ya, yang lain memiliki intergritas, memiliki kapabilitas yang baik. Tapi yang paling penting adalah mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal yang penting itu," katanya.
Namun Jokowi enggan berbicara mengenai komposisi menteri dari partai politik atau pun non politik.
Baginya, yang terpenting adalah kemampuan.
"Saya enggak berbicara masalah partai politik dan nonpartai politik. Lebih penting kemampuan, (seperti) yang saya sampaikan tadi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Abdul Karding mengayakan, Jokowi tak akan mengalami kesulitan dalam memilih nama-nama yang akan mendampinginya.
Karding menilai, Jokowi telah memiliki kemampuan untuk melihat berbagai permasalahan di Indonesia.
Jokowi juga dianggap telah memiliki gambaran terkait siapa yang akan menjadi bagian dari pemerintahannya.
"Saya kira memutuskan kabinet ini tidak terlalu sulit bagi Pak Jokowi, karena beliau sudah cukup lama memerintah, kan sudah lima tahun,"
"Beliau (Jokowi) tentu sudah memiliki gambaran penglihatan terhadap siapa-siapa yang layak untuk dipilih, untuk menjadi bagian terpenting dari hak prerogatif beliau," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Senin (1/7/2019).
Menurut Karding, ada kemungkinan Jokowi akan mengajak partai pendukung, tokoh, maupun relawan untuk meminta masukan.
Baca: Ditanya Peluangnya Jadi Menteri Jokowi, Yusril: Jadi Advokat Lebih Menyenangkan
Baca: TKN Hargai Keputusan Sandiaga Uno Ingin Jadi Mitra Penyeimbang Pemerintahan Jokowi
"Itu tinggal penyelesaian dengan diskusi dengan para parpol pendukung meminta masukan dan saran dari banyak pihak," kata dia.
Beberapa waktu lalu, PKB juga telah menyodorkan 20 nama kadernya sebagai calon menteri kepada Jokowi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Cak Imin, sapaan akrabnya, mengaku menyerahkan keputusan terkait nama yang akan dipilih kepada Jokowi.
"Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden). Terserah beliau," katanya seusai pertemuan dengan Jokowi di Istana pada Selasa (21/5/2019) dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, Partai Golkar ingin mendapat jatah 4-5 kursi menetri dalam periode pemerintahan Jokowi selanjutnya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewas Pakar Partai Golkar, Agung Lakson.
Agung menilai, Golkar memiliki hak tawar di antara partai anggota koalisi lainnya.
Beberapa hal seperti menjadi pemenang kedua serta pengusung pertama Jokowi menjadi alasan Golkar mengklaim memiliki hak tawar.
"Kami kan partai pemenang kedua dan kami partai yang pertama kali mengusung Jokowi lebih dulu, bahkan dari PDI Perjuangan dan Nasdem," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019) dikutip dari Kompas.com.
Agung mengatakan, Golkar memiliki andil yang besar dalam kemenangan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019.
Menurutnya, hal ini tidak terbatas hanya pada kampanye karena Golkar memiliki kader dan simpatisan yang besar.
Meski demikian, pihaknya tidak ingin mendominasi sehingga mengurangi hak partai lain.
"Ini adalah posisi politik kami, dan kami tentu tidak kemudian menganggap secara keseluruhan didominasi. Wajar lah 4-5 kursi," kata Agung.
Baca: Soal Parpol Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat Sebut Konsistensi PKS sebagai Oposisi Patut Diapresiasi
Baca: Gerindra Tunggu Hasil Pertemuan Jokowi-Prabowo Lalu Putuskan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah
(Tribunnews.com/Miftah/Kompas.com)