Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak tidak meributkan agenda pertemuan Jokowi dengan Prabowo.
"Biarlah Pak Prabowo kembali dulu, semua ada waktunya. Tidak usah dipaksa-paksainlah orang-orang baik mau ketemu," tutur Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).
Luhut bahkan mengingatkan pihak-pihak lain yang berada di areal luar untuk tidak resek dengan rencana pertemuan kedua capres tersebut.
"Kita di luar gak usah resek, itu aja. Biarinlah berjalan sesuai irama. Ini kan momentum Indonesia bagus, jangan kita rusak," tuturnya.
Baca: Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kematian Seorang Pria di Pinggir Pantai Ancol
Baca: Maruf Amin akan Koordinasi dengan Jusuf Kalla Terkait Posisi Wapres
Baca: Ditanya Kapan Jokowi Bertemu Prabowo, Luhut: Tanya Aja Si Dahnil Dia Lebih Tahu
Baca: Malam Ini Giliran Jajaran TKN dan TKD 34 Provinsi Temui Jokowi di Istana Bogor
Pernyataan Dahnil
Sebelumnya dilansir Kompas.com, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak berbicara rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Capres terpilih Joko Widodo ( Jokowi).
Kata Dahnil Anzar, pertemuan Jokowi-Prabowo bisa saja dilakukan dalam waktu dekat.
Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang, Senin (1/7/2019) sore.
"Segera (bertemu). Saya pikir, Pak Prabowo kan sejak awal terbuka untuk komunikasi dengan siapapun.
Termasuk Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf. Pak Prabowo anytime (bertemu). Saya pikir, beliau bersedia atau mau bertemu enggak ada masalah, " kata Dahnil.
Namun pertemuan yang dilakukan antara Prabowo dan Jokowi bukan dalam rekonsiliasi.
Istilah rekonsiliasi tidak tepat digunakan lantaran antara keduanya tidak ada konflik.
"Kompetisi politik itu bukan konflik. Jadi menurut saya kata rekonsiliasi tidak tepat digunakan. Kalau silaturahmi bisa, tidak ada masalah, silaturahmi saja," ujarnya.
Dahnil juga mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan ke jalur mana Prabowo akan berpihak.
Menurut dia, saat ini ada dua keinginan berbeda di internal koalisi antara menjadi oposisi atau gabung dengan pemerintah.
Baca: Fairuz A Rafiq Ungkap Momen Terakhir Galih Ginanjar Bertemu Anaknya yang Dia Ragukan
Baca: Pemilik Akun FB Penyebar Hinaan Lambang Negara Belum Ditetapkan Polres Blitar Jadi Tersangka
Baca: Bagaimana app menggerakkan unjuk rasa tanpa pemimpin di Hong Kong?
Soal keputusan tersebut, kata Dahnil, nantinya akan ditentukan sendiri oleh Prabowo.
"Saya pikir masih sangat dinamis tentu secara politik, kita butuh sharing ide, sharing gagasan, sharing power, tapi sisi lain kita butuh sekali oposisi yang kuat," ujar dia.
Membentuk koalisi baru
Menurut Dahnil saat ini koalisi tengah menyiapkan langkah-langkah politik selanjutnya selanjutnya setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Di antaranya membentuk koalisi baru dengan nama Kaukus Partai Politik. Koalisi tersebut berisi partai-partai yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi.
Tujuannya untuk mewadahi silaturahmi antara Prabowo dan bekas partai pengusung.
"Banyak hal yang akan dibicarakan bersamaan. Nanti ada coffee morning istilahnya.
Nanti ada coffee morning di Hambalang bicara langkah-langkah politik," kata dia.
Arief Poyuono Bujuk Prabowo Merapat ke Jokowi
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Arief Poyuono menyebut jika partainya lebih baik bergabung dengan pemerintahan Jokowi ketimbang menjadi oposisi.
Arief Poyuono sendiri mengatakan, dirinya akan menjadi kader Gerindra yang mendorong Prabowo Subianto untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin.
Hal itu disampaikan Arief Poyuono saat diwawancara dalam program Prime Talk Metro TV.
Meski begitu, kata Arief Poyuono, hingga saat ini belum ada pertemuan internal Gerindra untuk membahas hal itu.
"Akan menjadi orang Gerindra yang meminta partai saya dan Pak Prabowo untuk bisa berkoalisi dengan Pak Joko Widodo," ujarnya seperti dilansir dari tayangan YouTube Metrotvnews, Selasa (2/7/2019).
Usulan tersebut akan ia sampaikan dalam rapat internal Gerindra.
Sebab menurutnya, bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf akan lebih banyak manfaatnya untuk Indonesia.
"Kalau ada rapat saya akan menyarankan bahwa lebih baik dan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat Indonesia," terangnya.