Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan semuanya kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal koalisi dan kabinet pemerintahan ke depan.
Hal itu menurut Megawati, sama seperti ketika keputusan PDI Perjuangan mengusung Jokowi yang dipasangkan dengan KH Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya.
Setelahnya, termasuk dalam pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN), dilakukan oleh Jokowi.
"Sama sekali saya menyerahkannya ke presiden," kata Megawati saat menjawab isu terkini di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia, di Beijing, China, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2019).
Megawati juga mengatakan presiden yang nanti memutuskan siapa yang menjadi menteri.
Mungkin yang bisa dilakukan parpol pendukung seperti PDI Perjuangan, adalah menyarankan dan mengusulkan nama.
"Tetapi tidak ada sebuah bentuk perhitungan yang proporsional bahwa seharusnya begini begitu," jelas Megawati.
Baca: Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Kronologi, Pendapat Hukum Mahfud MD hingga Perdebatan soal Amnesti
Baca: 3 Hari Lagi Bebas, Apa yang Dilakukan Mantan Wali Kota Makassar IAS Setelah ke Luar Penjara?
Baca: Diperkosa dan Kerap Dicekoki Narkoba, Remaja 17 Tahun Loncat dari JPO di Terminal Depok
Menyangkut apakah koalisi di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan berubah, Megawati kembali menegaskan soal itu bisa ditanyakan ke Jokowi meskipun dirinya akan memberi masukan.
"Kalau untuk urusan itu, saya nanti akan ngomong, tapi tidak di sini hehe," ujar Megawati.
Tanggapan Megawati Soal Menteri dari Kaum Muda
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024.
Bagaimana tanggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai wacana Menteri Muda Jokowi?
Menurut Megawati, bisa saja menteri itu dari kalangan anak muda.
Namun, puteri Presiden pertama Indonesia itu pun memberikan catatan penting, sebaiknya dipastikan memang bisa bekerja.
Begitupun yang berusia tua namun berpengalaman dan bisa bekerja, tak seharusnya ditolak.
Megawati pun mengenang, di jaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.
"Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," jelas Megawati.
Namun, Megawati mengatakan seseorang calon Menteri minimal tahu soal DPR RI.
Sebab di situlah tempat membuat undang-undang (UU), bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama Pemerintah.
Artinya, seorang muda itu paling tidak sudah harus belajar.
Megawati memberikan gambaran dirinya masuk pemerintahan sudah memiliki pengalaman di DPR dalam membuat perundangan.
"Kalau tidak tahu proses bikin perundangan, bagaimana? Dan saya suka bilang, (jadi menteri, red) memang mau mejeng saja? He he. Saya tidak akan menyebut nama."
"Kita lihat, mereka-mereka yang tidak punya latar belakang di dalam proses menjalankan tata pemerintahan di republik ini, dia fail (gagal, red)," ucap Megawati.
"Karena dia akan bingung sebenarnya dia mau bikin apa. Perundang-undangan nggak hapal," tambahnya.
Oleh sebab itulah, Megawati menegaskan kalau ada anak muda yang ingin jadi menteri seperti wacana yang saat ini beredar, sebaiknya menyiapkan dirinya dengan baik.
Megawati Belum Bicara Pemerintahan dengan Jokowi-Maruf Amin
Megawati Soekarnoputri mengaku sedang fokus memikirkan kongres partainya yang rencanya akan digelar Agustus mendatang.
Selain itu juga belum ada ajakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan parpol koalisi lainnya untuk berbicara soal pemerintahan ke depan, termasuk terkait kabinet.
"Belum ada berita. Saya nggak tahu, paling juga nanti dikabari," ucap Megawati.
Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol koalisi Jokowi-KH Maruf Amin sudah menyatakan bahwa soal pemerintahan ke depan khususnya soal kabinet, akan dibicarakan oleh Jokowi dengan para ketua umum parpol.
Dan karena dianggap sebagai pimpinan koalisi parpol, sikap PDI Perjuangan akan ditunggu siapapun.
Megawati tak membuat pernyataan yang menolak hal itu.
Puteri Presiden Pertama RI, Soekarno itu hanya mengisyaratkan, semua ada waktunya.
Saat ini, dirinya justru lebih sibuk memikirkan kongres partai yang akan berlangsung pada Agustus tahun ini.
"Saya kan lagi heboh mau urusan kongres," kata Megawati.
Namun, soal bagaimana persiapan jelang kongres, Megawati memilih menjawab singkat.
"Ya nanti saja deh," ucapnya sambil tersenyum.
Sebelumnya diberitakan sejumlah pimpinan Partai Politik koalisi sudah bertemu dengan Jokowi.
Diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memboyong DPD tingkat I Golkar bertemu Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Istana Negara. Setidaknya ada 34 DPD yang bawa Airlangga untuk bertemu Jokowi, Senin (1/6/2019).
Setelah Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/9/2019) sore.
Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut datang bersama pengurus PKB dari sejumlah provinsi di Indonesia.
"Saya beserta ketua-ketua PKB seluruh Indonesia, hari ini menghadap presiden. Pertama bersyukur atas kemenangan 01. Kedua mengucapkan selamat kepada beliau secara langsung," kata Muhaimin setibanya di Istana.
Kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (8/7/2019) sore. Pertemuan digelar pukul 16.00 WIB.
Surya membawa rombongan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem dari seluruh Indonesia.
Surya juga didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Platte serta Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali.
Setelah itu Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (9/7/2019).
Baca: Harga Emas Antam Turun Rp 10.000 Menjadi Rp 701.000 Per Gram