Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angka backlog hunian di Indonesia yang dapat dikategorikan tinggi menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun para stakeholder pengembang hunian rakyat.
Data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan backlog hunian mencapai 12,71 juta, dimana 2,9 juta di antaranya tersebar di wilayah Jabodetabek.
Bahkan dari masyarakat yang memiliki hunian di Jakarta, 63 persen persen di antaranya belum memiliki hunian layak.
Baca juga: Industri Properti Menggeliat, Banyak Hunian Ready Stock Bermunculan Dekat Tol dan Stasiun KRL
Diketahui, backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
Atas kondisi tersebut, Perumnas melakukan membangun dan mengembangkan kawasan layak huni di berbagai daerah secara berkesinambungan.
“Perumnas tidak tinggal diam terhadap permasalahan backlog hunian ini, kami akan selalu membangun hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat," ucap Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro pada Kunjungan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Samesta Mahata Serpong, Rawa Buntu, Kamis (10/8/2023).
Menurutnya, Perumnas berkomitmen pada tugasnya yang sejalan dengan program Pemerintah dan PP 83 Tahun 2015, khususnya pada program Pengembangan Kawasan TOD dan Peningkatan Kualitas Perumahan, Permukiman & Rusun.
Setiap kawasan hunian yang dibangun, kata Budi, Perumnas berkomitmen untuk mengalokasikan setidaknya 20% unit tersedia sebagai hunian subsidi. Pengalokasian hunian subsidi juga berlaku pada hunian highrise berkonsep TOD yang telah dibangun.
Baca juga: Pemerintah Permudah Warga Negara Asing Miliki Hunian di Indonesia, Cukup Pakai Paspor
Adapun tiga hunian TOD yang dibangun Perumnas masing-masing memiliki unit hunian subsidi dimana 256 unit tersedia di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda dan 330 unit Samesta Mahata Serpong.
Pada kunjungan kerja Wantimpres di Samesta Mahata Serpong, Djan Faridz selaku Anggota Wantimpres menjelaskan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah menjadi salah satu concern utama penanganan backlog hunian.
“Hadirnya Hunian berkonsep TOD seperti di Samesta Mahata Serpong ini harus dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi penghuninya namun juga masyarakat sekitar melalui ketersediaan unit komersial atau UMKM, serta menjadi simpul perekonomian baru," ucap Djan Faridz.