Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengalokasikan dana Rp 108,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di tahun 2023.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Dedi Syarif Usman mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagai bagian dari prioritas nasional.

"Sasaran dukungan tersebut adalah penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau," ujar Dedi dalam Media Briefing di Kantor DJKN, Kamis (31/8/2023).

Dedi menyebutkan, ada berbagai instrumen kebijakan yang tersedia bagi MBR untuk mendapatkan rumah layak huni, di antaranya insentif perpajakan berupa pembebasan PPN dan PPh, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Dedi, FLPP ini merupakan salah satu program inklusif pemerintah sebagai dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR. Tujuannya untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR dalam memperoleh rumah tapak dan satuan rumah susun.

"Skema KPR FLPP ini berupa angsuran dengan rate 5 persen untuk tenor sampai dengan 20 tahun. Sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan investasi pemerintah untuk program FLPP sebesar Rp108,5 triliun yang disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN)," jelas dia.

Dedi memaparkan, dalam rentang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, realisasi penyaluran dana FLPP di tahun 2023 sampai dengan Juli adalah sebanyak 120.169 unit rumah dari target penyaluran sebanyak 220.000 unit sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan 2023.

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Akan Bangun 12.787 Unit Rumah Susun

Dia bilang, penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen, diikuti ASN 9 persen, Wiraswasta 7 persen, TNI/Polri 4 persen, dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.

"Pada tahun 2023 ini, Pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF sebesar Rp1,53 triliun," ungkapnya.

Baca juga: Program Sejuta Rumah Bangun 1.105.707 Unit, 74 Persen untuk Hunian MBR

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan peran PT SMF sebagai SMV Kementerian Keuangan dan fiscal tools Pemerintah.

Menurutnya, PT SMF akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia, melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi supply dan demand.

"Hingga saat ini PT SMF konsisten menjadi fiscal tools melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP. Dalam pelaksanaanya PT SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur," imbuh Ananta.