Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan memanfaatkan lahan sitaan serta lahan yang selama ini menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Dalam upaya ini, pria yang akrab disapa Ara itu mengungkapkan, perlunya membangun sistem yang utuh dengan landasan hukum yang kuat untuk mengintegrasikan semua pemangku kepentingan.

"Kita mesti bangun sistem secara utuh. Landasan hukumnya mesti kuat," katanya usai acara pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Ara mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan lahan yang sudah ada, termasuk tanah sitaan.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung mengenai banyaknya lahan sitaan yang bisa dimanfaatkan.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi tanah milik BUMN seperti yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang dapat digunakan.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak (tanah) yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan, bagaimana misalnya dari BUMN, misalnya dari kereta api (KAI), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ujar Ara.

Program perumahan di kementeriannya juga akan memprioritaskan penyediaan rumah bagi prajurit TNI.

Ara juga mengungkap bahwa pembangunan perumahan bagi masyarakat akan dilakukan di kota dan desa. "Kalau bisa yang di kota rumahnya kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," ucap Ara.

Ia menegaskan pentingnya gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat.

Politikus Partai Gerindra itu mengajak pengusaha swasta dan para pengembang untuk berkolaborasi dalam penyediaan perumahan.

Baca juga: Profil Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Prabowo

"Kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan karena memang masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah," tutur Ara.