Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, menekankan pentingnya penguatan kedaulatan nasional di sektor perumahan.
Reni mengangkat sejumlah poin krusial terkait arah kebijakan dan implementasi program perumahan rakyat. Dia menyoroti definisi dan konsep perumahan untuk rakyat yang diusung pemerintah.
"Rumah untuk rakyat ini definisinya seperti apa. Apakah dimiliki, disewa, atau dihuni gratis oleh rakyat? Ini perlu kejelasan, untuk kesamaan frekuensi," ujar Reni di DPR, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Baca juga: Ikuti Permintaan Pasar, Pengembang Properti Kembangkan Proyek Ramah Lingkungan
Sebab, menurutnya, kejelasan itu penting karena akan berdampak pada perencanaan penggunaan lahan, pembiayaan, dan banyak aspek lainnya. Dia mempertanyakan skema rencana pendanaan untuk target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang rencananya akan melibatkan sumber non-APBN.
Kejelasan itu terkait struktur organisasi dan wewenang pihak-pihak yang akan terlibat dalam skema pendanaan ini.
"Untuk pendanaan kolaborasi non apbn, siapa dalam organisasi kementerian yang bertugas dan berwenang menggawanginya? itu penting untuk dijelaskan kepada kami," imbuh Reni.
Selain itu, Reni juga menyoroti permasalahan penyebab hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Direktorat Jenderal Perumahan, di mana dinyatakan bahwa pemerintah belum memiliki basis data perumahan yang dapat diandalkan.
Reni mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaiki basis data ini, terutama mengingat sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun.
"Kami berharap, di sisa tahun 2024 ini, kementerian segera memperkuatnya," ujarnya.
Hal penting terkait program perumahan oleh Pemerintah, Reni juga mengingatkan pentingnya kedaulatan nasional dalam sektor perumahan. Reni menutup dengan harapan agar arah kebijakan sektor perumahan tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
"Indonesia harus memiliki kedaulatan di sektor perumahan. Ini penting agar bahan bangunan perumahan memprioritaskan produk dalam negeri. Jangan sampai kedaulatan ini terabaikan," tegasnya.