Baca tanpa iklan
Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Pemkot dan DPRD Balikpapan saat ini sudah mulai menghitung penyesuaian anggaran untuk bahan bakar kendaraan dinas. Ini dilakukan menyusul adanya edaran dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan plat merah.
Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong (ABS) mengatakan penyesuaian anggaran BBM untuk kendaraan dinas, khususnya mobil akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. "Kita lihat dulu kemampuan anggaran kita di APBD-P nanti. Mampu apa tidak, yang jelas harus dilakukan penyesuaian anggaran karena adanya edaran itu," ujar ABS, Selasa (22/5/2012).
Bila anggaran tidak mencukupi, besar kemungkinan penyesuaian akan dilakukan pada jatah BBM per mobil dinas. "Sekarang Pertamax sekitar Rp 9.000 dan Premium sekita Rp 4.500. Nah kalau anggaran kita tidak mampu bisa saja jatah saya misalnya yang 12 liter sehari dipotong jadi 6 liter perhari. Sehingga beban anggaran tidak terlalu besar. Tapi nanti kita hitung lagi," katanya.
Langkah penghematan ini dilakukan untuk memastikan pasokan BBM di Balikpapan tetap terjaga, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. "Dari kabar yang saya dengar, kuota BBM untuk Kalimantan sudah ditambah termasuk Balikpapan. Pada prinsipnya kita tidak ingin ada gejolak di masyarakat akibat kelangkaan BBM. Terserah saja mau yang subsidi apa tidak, yang penting stok BBM itu selalu tersedia, sehingga tidak ada antrean panjang lagi. Toh bagi warga Balikpapan tidak masalah subsidi dan tidak, yang penting stoknya ada," tandasnya. (*)
Baca juga:
- Dewan Dukung Kejaksaan Ketapang Periksa Dinas ESDM
- Kejaksaan Kumpulkan Data Terkait Kasus Royalti Pertambangan
- Pukul Istri, Rd Kembali Diamankan Polisi
- Kadis ESDM Ketapang Siap Diperiksa Soal Royalti Pertambangan