Baca tanpa iklan
"Sudah saatnya pemerintah turun tangan. Mosok sudah 7 tahun lebih ra rampung - rampung. Tapi intervensi ini untuk merukunkan, rajanya tetap tapi rukun," katanya.
Ditambahkan Jokowi, tugasnya sebagai wali kota hanya sebatas merukunkan dan menyelesaikan permasalahan dualisme raja di Keraton Kasunanan Surakarta. Dia mempersilakan pihak internal keraton yang menyelesaikan masalah manajemen keraton, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah. "Tugasku ngrukunke tok. Kalau lembaga adat mau ngurus dan
bisa, yo tidak apa-apa," ujarnya.
Humas Tedjowulan, Bambang Ary Wibowo justru mempertanyakan alasan pihak dewan adat yang justru mempermasalahkan terselesaikannya konflik dualisme raja di keraton.
"Keberatan apanya? Substansinya sudah selesai kok dipersoalkan," katanya.
Menurut dia, lembaga adat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak keabsahan proses rekonsiliasi yang telah dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Karena itulah, menurut dia, pihak dewan adat justru mencari celah dengan mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansial, di antaranya keterlibatan Jokowi hingga penggunaan baju kotak-kotak.
"Dewan adat ini sebenarnya dasar hukumnya apa? Jangan-jangan hanya ngoyak bantuannya saja," tandasnya. Menurut dia, posisi wali kota tidak salah karena hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin sebuah kota. (ade)
Baca juga:
- Komisi III Protes Keterlambatan Kegiatan SKPD
- PDAM Tirtadeli akan Putuskan Kerjasama dengan Tirtanadi
- Kejari Bersikukuh Tuntut Mantan Bupati Nunukan 6 Tahun
- Pencapaian PAD Lambar Baru 41,35 Persen