Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin
TRIBUNNEWS.COM, WATAMPONE - Sejumlah spanduk balon maupun calon Bupati Bone maupun gubernur yang berada di Kecamatan Lappa Riaja dan Bengo, Kabupaten Bone diturunkan.
Ironisnya, penurunan spanduk ini disinyalir atas permintaan camat dari kedua kecamatan tersebut kepada kepala desa dengan menyisakan baliho milik balon tertentu.
"Sejak tanggal 22 Juni kemarin Camat meminta sejumlah baliho selain baliho balon tertentu diturunkan tanpa alasan jelas. Ini tentu dapat mencederai demokrasi di Kabupaten Bone," ungkap salah satu pemerhati politik Bone, M Djunaid yang mendapat informasi tersebut, Senin (26/6/2012) kepada wartawan.
Ia juga menjelaskan, penurunan ini menunjukkan intimidasi kepada masyarakat dan balon maupun calon yang akan mengikuti pilkada karena hanya baliho balon tertentu saja yang dipajang sedangkan yang lainnya diturunkan. Menurut M Djunaid penurunan baliho sama halnya menutup mata masyarakat untuk mengenal figur yang akan memimpin mereka sehingga terkesan membodohi publik.
"Biarkan masyarakat yang menentukan pilihan sehingga semua elemen masyarakat dapat menikmati demokrasi yang kita junjung tinggi bersama," ungkapnya.
Sementara itu, Camat Bengo, Anwar membantah tudingan tersebut. Ia juga menjelaskan, pihaknya tidak pernah meminta apalagi memerintahkan kepala desa untuk menurunkan baliho.
Justru menurutnya, di Kecamatan Bengo baliho calon maupun balon Bupati dan Gubernur kian bertambah.
"Bahkan saya selalu mengimbau masyarakat melalui masjid-masjid agar masyarakat tidak mengganggu baliho yang ada. Kalau ada yang menuding, saya berani jelaskan," jelasnya.
Wakil Bupati Bone, Andi Said Pabokhori menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima adanya larangan terkait pemasangan baliho. Sehingga bila penurunan sepihak merupakan pelanggaran yang wajib diberi sanksi apalagi Kabupaten Bone kini menjelang pemilukada.
"Bila ada Kepala Desa termasuk Camat yang menurunkan baliho akan kami panggil," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia juga mengimbau agar pegawai negeri sipil (PNS) tidak terlibat langsung urusan politik dengan menyampingkan urusan masyarakat. "Kalau tidak bisa netral jangan jadi pejabat," tutur Andi Said.
Baca Juga: