Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2013-2019 yang dijadwalkan pada 7 Maret 2013, terancam diundur.
Sebab, hingga kini dana pelaksanaan tahapan pemilu yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut kepada pemprov setempat belum dicairkan.
"Bila sampai pertengahan Agustus anggaran belum jelas, maka pilkada akan terganggu. Tahapan pilkada tidak akan tepat waktu," ujar Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution, usai penandatanganan fakta integritas di KPU Sumut, Senin (30/7/2012).
Menurutnya, pada tahun anggaran 2012, KPU Sumut sudah mengajukan Rp190 miliar. Namun, yang disetujui Pemprov Sumut hanya Rp 60 miliar. Hingga kini, dananya juga belum diserahkan Pemprov Sumut kepada KPU.
"Sudah kami ajukan surat permohonan untuk dicairkan sebulan lalu, namun sampai sekarang belum ada," jelas Irham.
Untuk menutupi kekurangan anggaran pilkada, KPU akan mengajukan Rp 90 miliar pada RAPBD 2013. Namun, tetap belum ada kejelasan akan disepakati atau tidak.
"Belum jelas nasibnya, belum ada pembahasan. Kami tahu proses pilkada akan berjalan terus," ujar Irham.
Keterlambatan dana menjadi peringatan dini untuk DPRD, dan pemprov.
"Kalau pilkada tidak berjalan tepat waktu, maka akan ada kekosongan kekuasaan, dan akan mengganggu pelaksanaan pemerintahan di seluruh kabupaten/kota," tutur Ketua KPU Sumut dua periode.
Di tempat terpisah, Sekda Pemprov Sumut Nurdin Lubis menyatakan, dana Rp 60 miliar pada anggaran 2012 sudah siap untuk dicairkan.
"Sebenarnya kami sudah siap mencairkan. Besok (hari ini) saya ketemu (dengan KPU)," kata Nurdin yang ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Sumut.
Ia menambahkan, Pemprov Sumut berkomitmen agar pilkada berlangsung tepat waktu. (*)
BACA JUGA