Baca tanpa iklan
Banggar juga menuding anggota KPUD tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran hibah Pilwali yang telah dicairkan sebesar Rp 4,5 milyar pada tahap I.
“Urusan SPJ itu kan urusan antara KPU dengan Bagian Keuangan sesuai penatausahaan pertanggungjawaban keuangan,” ucap Supriyanto, anggota KPUD.
Terkait penghentian anggaran ini, KPUD memilih untuk membuat laporan kronologi pencalonan hingga munculnya rekomendasi penghentian anggaran pilwali kepada Depdagri, KPU Pusat, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi dan Gubernur Jatim.
Sesuai SK Walikota Batu, bahwa proses pencairan anggaran hibah Pilwali dilakukan melalui verifikasi atas SPJ penggunaan anggaran Pilwali oleh Kantor Kesbang Linmas. Berdasarkan laporan SPJ yang dikirim per 1 Juli lalu anggaran Pilkada yang terserap mencapai Rp 1,8 milyar. Sementara hingga sekarang total anggaran terserap mencapai Rp 2,3 milyar.
Menurut Sekretaris KPUD Titok Wisabahadi, proses pencairan anggaran tersebut sudah ditempuh, bahkan sudah mendapat verifikasi oleh Kepala Kantor Kesbang Linmas. KPU telah menyerahkan foto copy SPJ ke Bagian Keuangan, sedangkan SPJ yang asli masih dipegang KPUD.
Dari pencairan termin I sebesar Rp 4,5 milyar, anggaran KPUD yang masih tersimpan di rekening koran bank Jatim yaitu sebesar Rp 2,6 milyar. KPUD berharap sisa anggaran Rp 3 milyar untuk termin II bisa segera dicairkan karena pengeluaran KPUD pada bulan September hingga Oktober sangat besar. Utamanya terkait dengan pembayaran honor KPPS di 399 TPS sekitar Rp 1 miliar, pengadaan logistik dan bantuan pendirian TPS di atas Rp 2 miliar.
Sementara itu, ketika hearing berlangsung, puluhan pendukun Eddy menggelar unjuk rasa atas ketidakpuasannya terhadap keputusan KPUD. Mereka berteriak-teriak mengumbar hujatan. Sebagian pengunjuk rasa lainnya memasang kain sepanjang 50 meter berisi tanda tangan dukungan kepada Eddy. Pada saat menggelar aksi tanda tangan kemarin, sebagian besar Anak-Anak sekolah yang dipaksa membubuhkan tanda tangan.