Baca tanpa iklan
Menurut Abdul Rahman, peminjaman di akhir periode, menunjukkan perencanaan gubernur lemah. Sebab, andaikata perencanaannya bagus, tentu bisa dilakukan dari awal. "Kalau perencanaannya bagus, bahwa perlu menaikkan belanja infrastruktur, dari awal periode tentu sudah harus dilakukan. Bukan justru di akhir periode yang bisa saja mengundang kecurigaan," katanya.
Menurutnya, kalau perencanaannya sudah dilakukan sejak awal, tentu paling tidak tahun ketiga sudah bisa meminjam. Akan tetapi, ini justru dilakukan pada akhir periode, sehingga bisa dipastikan ini akan mewariskan utang ke gubernur periode berikutnya.
"Oleh karena itu, sebaiknya memang menunda peminjaman ini hingga terpilihnya gubernur baru guna tidak mengganggu politik anggaran," katanya.
Jika sampai dilakukan pada akhir periode ini, jelasnya, dipastikan akan mengganggu politik anggaran periode mendatang. Sebab, siapapun yang terpilih, akhirnya akan terbebani untuk membayar utang. Hal itu akan mengganggu penganggaran untuk memenuhi janji gubernur terpilih kepada rakyat, karena belum lagi dilantik, mereka sudah tersandera utang.
"Itu masalahnya, sehingga saya mendukung sikap DPRD untuk menunda pinjaman ke PIP ini hingga terpilih gubernur baru," ujarnya.