Baca tanpa iklan
"Sedangkan sumber lainnya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kutim," katanya.
Dalam LHP BPK, disinyalir ada masalah dalam penyaluran bansos, karena masih tingginya jumlah dana yang belum dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, mantan Ketua DPRD Kutim yang kini menjadi anggota, Harti, mengatakan dirinya siap untuk hadir dalam pemeriksaan. "Sebagai warga negara yang baik, tentu saya siap hadir," kata legislator Partai Demokrat itu, Rabu (17/10/2012) malam.
Saat dimintai tanggapan terkait pemeriksaan, Harti mengatakan anggota DPRD tidak mengerti masalah uang dalam penyaluran bansos karena sebatas mengajukan program.
"Dewan itu nggak ngerti masalah uang. Cair atau tidak cair itu dari konstituen sendiri. Kami hanya mengajukan program ke Bagian Sosial Setkab," katanya.
Sedangkan legislator lainnya, Faisal, belum bisa memberikan penjelasan karena masih menjalani pengobatan.
"Saya masih di RS tentara Samarinda. Mau melepas gips di kaki," kata legislator dari Partai Golkar tersebut.
Baca Juga:
- Rp 80,93 M Bansos Kutai Timur Belum Dipertanggungjawabkan
- MPU Aceh Fatwakan Aliran Laduni Sesat
- Proses Evakuasi Bangkai Pesawat Berlangsung 3 Jam
- Tak Perlu Gunakan Kekerasan Terhadap Wartawan