Baca tanpa iklan
Ia menyebutkan Pemkab Deliserdang tidak pernah memberikan rencana kegiatan anggaran ke DPRD ketika dilakukan pembahasan APBD dan P-APBD dari tahun ke tahun.
Hal ini sesuai dengan temuan BPK RI yang menyatakan Panitia Anggaran DPRD dan Panitia Eksekutif (Pemerintah) tidak sungguh sungguh dan tidak mematuhi peraturan perundang undangan dalam pembahasan dan pengesahan APBD dan P APBD.
"Saya satu-satunya yang menolak pengesahan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari tahun 2008, 2009,2010 bahkan sampai 2011. Saya ngerti karena background saya pernah bekerja sebagai auditor. Pemkab Deliserdang itu empat kali loh menerima opini buruk disclaimer dari BPK RI," ujar Apoan.
Anggota Komisi B ini heran pada Bupati Amri yang tetap mempertahankan Faisal sebagai Kadis PU, meski BPK sudah empat kali BPK RI merekomendasikan pemberian sanksi. Hal itu mulai dari 2008, 2009, 2010, 2011.
"Aneh memang Bupati Amri memang gak pernah menggubris rekomendasi BPK RI. Gak mungkinlah bupati gak mengetahui apa yang terjadi sama Faisal. Gak tahu saya apa yang membuat bupati terlalu lama mempertahankan Faisal sebagai Kadis. Motivasi apa di sini?" katanya.
Ia mengatakan sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kepala daerah merupakan penanggung jawab anggaran sedangkan Sekda adalah koordinator anggaran dan SKPD adalah pengguna Anggaran.
"Di situ sudah jelas, kalau kadisnya menyimpang, kepala daerah itu bertanggung jawab. Sebenarnya kalau BPK sudah memeriksa keuangan harus dipatuhi kepala daerah," kata Apoan.
Apakah ada anggota DPRD Deliserdang yang terlibat?
Apoan enggan berkomentar. Wakil rakyat yang sudah dua periode ini mengatakan biarlah masyarakat yang menilai sendiri.(dra)
Baca Juga :
- Anak Bupati Polewali Bawa Ganja, Polisi Lindungi? 28 menit lalu
- Regenerasi Bahasa Daerah Hanya di Keluarga 1 jam lalu