Baca tanpa iklan
"Ah itu tidak benar, kasus korupsi tidak ada kaitannya dengan politik, penanganan kasus korupsi harus berjalan, pilkada pun juga begitu. Jadi tidak ada alasan KPK untuk tidak menuntaskan perkara korupsi PDAM," tegas Marwan.
Sekretaris PDIP Kota Makassar, Nicolaus Benny meminta agar pihak KPK tidak memandang bulu apalagi tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi.
"Siapa pun pejabat yang terlibat kasus korupsi KPK harus berani menyeretnya," katanya.
Namun dia menyarankan, agar pihak KPK tetap akstra berhati-hati untuk menyelesaikan perkara PDAM. Jangan sampai terindikasi atau terkesan kerja KPK dipolitisisasi untuk kepentingan kalangan tertentu dibalik itu.
Sehingga disarankan agar pihak KPK tidak melanjutkan proses penyelidikan suatu kasus korupsi jika sebuah daerah tengah melaksanakan proses pilkada.
"Baiknya nanti setelah pilkada, KPK melanjutkan proses penyelidikan kasus korupsi PDAM agar bisa fokus dan benar-benar bekerja secara profesional," terang Nico. (Rud)