Baca tanpa iklan
"Sampai sekarang baru empat saksi dari pihak pelapor yang kami periksa. Kemungkinan bisa bertambah karena masih proses penyelidikan," tuturnya.
Salah Alamat
Tentang rencana kubu Aceng menggugat Presiden SBY ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Presiden setuju memakzulkan Aceng, staf khusus Presiden bidang Informasi, Heru Lelono, menilai gugatan itu tidak tepat. "Salah alamat bila Bupati Garut betul mengatakan akan melawan Presiden atas keputusan pemberhentiannya," kata Heru, kemarin.
Keputusan pemberhentian Bupati dikeluarkan atas hasil sidang paripurna DPRD, kemudian diajukan ke Mahkamah Agung untuk pertimbangan akhir hukumnya.
"Mendagri atas nama konstistusi hanya menjalankan tugas administratif," kata Heru.
"Secara struktural, bupati berada di bawah presiden. Namun secara konstitusi yang ada sekarang, presiden tidak bisa memberikan sanksi, misalnya memberhentikan seorang bupati. Mungkin hanya bisa menegur," kata Heru.
Menurut Heru, pertimbangan MA pasti tidak hanya hukum, tapi juga nilai etika sebagai seorang pemimpin masyarakat. "Karena makna hukum yang sejati adalah keadilan untuk menjaga keadaban bangsa, bukan sekadar pasal-pasal yang tertulis didalam buku hukum," kata Heru.