Baca tanpa iklan
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan terbuka jika akan dilakukan audit atas persoalan kekacauan UN itu, baik audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga akan memenuhi panggilan Komisi X DPR untuk menjelaskan duduk persoalan kisruh UN tersebut.
”Namun yang menjadi prioritas sekarang adalah mencari solusi agar UN bagi sejumlah daerah yang belum mendapat paket soal, bisa terselenggara dengan baik,” kata Nuh.(MHF/RIZ/LUK/ELN/PIN/WHY)