Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Khaidir
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - DPW PKS Kaltim tak ingin ikut campur terkait urusan yang kini terjadi di DPP, terutama ancaman DPP PKS yang akan keluar dari koalisi rakyat bersatu (KRB).
Menurut Hadi Mulyadi, salah satu ketua DPP PKS wilayah Kalimantan, urusan yang kini terjadi di Pusat tak ada kaitannya dengan di daerah dan tentu juga semua adalah kewenangan penuh Pusat untuk memutuskannya.
"Semua itu urusannya pusat. Ibaratnya Pilkada di daerah, kan tidak mesti sama kita berkoalisinya dengan di Pusat. Kami bersama PDIP, Demokrat atau apapun, tidak harus sama dengan di Pusat. Nah begitupula dengan KRB itu, ya itu urusannya pusat," kata mantan ketua DPW PKS Kaltim, kemarin.
Lagipula dikatakannya, isu perpecahan ataupun ancaman akan keluar KRB itu, masih lah bersifat pribadi, masih belum keputusan PKS secara kelembagaan. Dan juga adalah wajar-wajar saja terjadi ketidaksamaan pandangan antara Pusat dan di daerah-daerah, itulah prinsip demokrasi di internal PKS sendiri.
"Kalau itu kelembagaan sikap PKS di Pusat, maka pasti ada rapatnya. Nah saya kan termasuk unsur pimpinan di DPP, saya belum ada diundang rapat tuh. Makanya saya katakan, itu semua masih isu karena disampaikan pribadi dan orang perorang dari politisi PKS di pusat, bukan sikap resmi PKS," tambahnya.