Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA, - Pernyataan mengejutkan dilontarkan DR Santi Ambarukmi, Kepala Bidang Profesi Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional dalam sebuah simposium yang diadakan KNPI Samarinda di Hotel Grand Sawit belum lama ini. Ternyata, hasil rata - rata Uji Kompetensi Guru (UKG) 2013 di seluruh Indonesia hanya 4,25.
"Memang ada yang nilai 8 atau 9. Tapi rata - ratanya hanya 4,25," kata Santi. Santi juga menegaskan, bahwa sejak otonomi daerah, maka tanggungjawab peningkatan kualitas guru ini ada ditangan Pemerintah Daerah.
Seperti diketahui, Kementrian Pendidikan Nasional melaksanakan UKG ini untuk melihat melihat kompetensi seorang guru apakah sudah memenuhi empat ranah yang akan diujikan, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi akademik, kompetensi institusional, dan kompetensi profesi.
Materi yang diujikan pada uji kompetensi guru meliputi 30 persen kompetensi pedagogik dan 70 persen kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Sedangkan aspek profesional adalah kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan kualifikasi akademik guru. Yaitu kemampuan yang dimiliki guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. UKG ini sendiri dilaksanakan secara on line.
Menanggapi hal ini, Nursobah, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Selasa (4/6/2013) mengatakan, bahwa hasil UKG yang disampaikan Kemendiknas menjadi informasi yang penting untuk Samarinda. Bahwa ternyata standar yang dimiliki guru - guru kita belum menggembirakannya.
"Perlu diketahui metode penilaiannya. Jika metodenya sama dengan sertifikasi, maka dipastikan bahwa guru - guru di Samarinda masih gagap teknologi. Karena penggunaan alat menjadi sarana utama. Penilaian kompetensi ini hampir mirip dengan penilaian yang pernah disampaikan diknas Kaltim tentang sample yang diambil dari kompetensi guru di Samarinda," kata Nursobah.
Menurutnya, terkait hasil yang disampaikan Kemendiknas ini harus dilakukan evaluasi komprehensif.
"Dengan rendahnya kompetensi ini, DPRD Samarinda menyarankan agar pemkot memulai start program dari angka kompetensi ini. Mulai dan definisikan. Kompetensi apa yang paling rendah, mana yang harus sudah di 'reject' diganti untuk disegarkan kembali knowledge (pengetahuan)nya," katanya.
Dari hasil ini juga menurutnya, Kepala Dinas Pendidkan Samarinda sudah bisa mulai bisa memetakan titik - titik kritis kekurangan sistem pendidikan di Samarinda. Sudah saatnya pemkot Samarinda melalui moment ini meminta guru untuk bekerja dengan ikhlas. Karena faktanya, setelah insentif diberikan ternyata hasil evaluasi penilaian sangat rendah dan belum menggembirakan.
"Saya yakin, ini hanya salah satu parameter dengan potensi yang masih sangat besar dimiliki semua guru di Samarinda. Dan kami yakin, guru - guru Samarinda merupakan pembelajar cepat. Jika hanya masalah gaptek, saya usulkan semua guru di latih cara menggunakan komputer dan internet. STMIK Widya Cipta Dharma bisa menjadi fasilitator agar guru trampil berkomputer dan berinternet," katanya.