Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Ratusan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kecamatan Lendah, Kulonprogo diduga tak tepat sasaran. Indikasi itu diperkuat dengan temuan pemerintah kecamatan setempat dimana sebanyak 759 warga yang terdaftar ternyata berasal dari kalangan mampu.
Camat Lendah, Sumiran, mengatakan, hal itu didapatkan setelah pihaknya melakukan pengecekan lapangan ke enam desa yang ada. Dari situ, ditemukan 759 buah Kartu Perlindungan Sosial yang tidak tepat sasaran. Bahkan, ada warga yang memiliki kegiatan usaha serta kendaraan mobil ternyata juga terdaftar sebagai penerima BLSM.
Dia merinci, penerima BLSM yang tidak tepat sasaran itu terdapat di desa Wahyuharjo (32), Bumirejo (134), Jatirejo (108), Sidorejo (225), Gulurejo (159), serta Ngentakrejo (101). Namun, sembilan warga dari dusun Bonosoro, desa Bumirejo dikatakannya telah mengembalikan KPS kepada pihak desa.
“Yang tidak tepat sasaran itu rata-rata sudah punya usaha, punya mobil bagus, bahkan ada pensiunan PNS juga terdaftar. Karena itu, KPS yang sudah tercetak dipending dulu di kantor pos. Sekarang sudah dilakukan rembug desa dan didapatkan nama-nama pengganti penerimanya yang akan kami usulkan ke pemerintah,” jelas Sumiran, selasa (2/7/2013).
Sementara itu, di kelurahan/kecamatan Wates, juga ditemukan beberapa warga dari kalangan mampu yang juga terdaftar sebagai penerima BLSM. Namun begitu, menurut Kasi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wates, Tri Waluyo, sudah ada empat warga yang dengan kesadaran sendiri mengembalikan KPS kepada pihak kelurahan. Sebagian besar warga tersebut menurutnya berprofesi sebagai pedagang dan pensiunan. Masing-masing merasa sudah cukup mampu kehidupan ekonominya dan beralasan ada warga lain yang lebih membutuhkan bantuan tersebut dibandingkan mereka.
Waluyo mengatakan, pihaknya belum memutuskan langkah selanjutnya terkait hal tersebut, termasuk pengusulan penerima pengganti. Pemerintah kelurahan Wates dikatakannya akan mengembalikan kartu tersebut kepada kantor pos dan menyerahkan urusan sepenuhnya pada pemerintah.
“Kami belum mengonfirmasi kantor pos. Nanti kartunya akan kami kembalikan ke sana dan menyerahkan langkah berikutnya pada kantor pos dan kemensos. Harapan kami, kartu yang dikembalikan ini nanti bisa dialihkan ke warga yang belum menerima,” kata dia.