News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Said: Buruh Outsourcing Menangis Jelang Lebaran

Editor: Yudie Thirzano
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari KBN Marunda Cilincing, Lani, Atly Serita buruh PT.Asian Collections Garment, Luviana Metro TV, Maruli LBH, dan Dian Septi Trisnanti Sekjen Federasi Buruh Lintas Pabrik (kiri ke kanan) saat peluncuran posko THR dan lawan PHK di kantor LBH, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2013). Posko pengaduan ini dibuat terkait masih banyak perusahaan yang tidak membayarkan THR atau tidak membayarkan sesuai UU Tenaga Kerja.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 51 perusahaan di Jawa Timur belum menyelesaikan kewajiban memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya hingga malam takbiran, Rabu (7/8/2013).

Perusahaan-perusahaan itu sudah dilaporkan oleh ribuan pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur. Sebagian dari ribuan pekerja itu merupakan tenaga kerja outsourcing yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Ada kekhawatiran, masalah tersebut tidak ditindaklanjuti jika disampaikan ke posko pengaduan soal pembayaran THR.

Menurut Sekjen KSPI, yang juga Presidium MPBI, M Said Iqbal, Rabu (7/8/2013) malam, perusahaan yang belum membayar THR dan kekurangan pembayarannya antara lain PT Johnson Rungkut, Megasurya, Pharin, Bank Mega, dan PT JNE.

"Hingga malam takbiran ini, mereka tidak dikenakan sanksi apapun oleh Disnaker. Padahal, para pekerja dan buruh outsourcing menangis karena tidak ada yang dibeli untuk merayakan Lebaran," ujar Said.

Said pun mengaku berharap, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menanggapi serius laporan tersebut, melindungi pekerja, dan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban memberikan THR.
"Jangan sampai pekerja dan buruh yang mengadu malah terancam diberi sanksi dan dipecat karena melaporkan sejumlah perusahaan yang tidak bayar dan kekurangan bayar THR-nya. Kalau mereka terkena sanksi, lebih baik posko-posko tersebut dibubarkan, dan jangan dibentuk lagi," lanjut Said.

Said menambahkan, jumlah perusahaan di Jakarta dan Bekasi yang belum menyelesaikan kewajiban membayar THR mencapai ratusan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini