Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar rapat koordinasi bersama Polda Sulselbar terkait rencana pengamanan Pilwali Makassar di Markas Polres Makassar, Jl Jend Ahmad Yani, Makassar, Jumat (16/8/2013).
Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolda Sulselbar Irjen Pol Burhanuddin Andi, jajaran Polrestabes Makassar, sejumlah camat dan lurah di kota Makassar hadir.
"Tanggal 1 September kita akan memasuki tahap kampanye pilwali selama 14 hari. Tentunya, Pemkot Makassar akan banyak menerima masalah dan tantangan terkait situasi keamanan lingkungan. Apalagi ada 10 pasangan calon dan tentunya masing-masing punya tim di tengah masyarakat yang bekerja memenangkan kandidatnya masing-masing," kata Ilham.
Menurut Ilham, pihaknya telah melakukan lokalisasi terhadap 13 wilayah di dalam Kota Makassar yang harus steril dari alat peraga kampanye.
"Ini yang sedang kami atur, karena di satu sisi tahap pertama penilaian Adipura akan berlangsung di akhir bulan ini, tentunya kita tidak ingin terlihat semrawut oleh atribut politik saat tim penilai Adipura datang memeriksa," ujar mantan calon gubernur Sulsel ini menambahkan.
Terkait keamanan pelaksanaan kampanye, Ilham menyebut sejumlah ruang publik yang dilarang digunakan sebagai tempat kampanye.
"Kami masih tunggu agenda pelaksanaan kampanye dari KPU Makassar. Namun telah menetapkan sejumlah titik yang tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye, misalnya Lapangan Karebosi serta serta Lapangan BTP. Selain sebagai titik sentral aktivitas warga, lalu lintas di sekitar Karebosi juga riskan macet apalagi jika ada momen kampanye. Demikian pula BTP," jelas Ilham.
Burhanuddin Andi, mengatakan, seluruh aparat negara harus netral dalam pelaksanaan Pilkada di Sulsel. Menurut Burhanuddin, aparat tak mengkhianati konstitusi.
"Apapun yang terjadi polisi harus netral, KPU harus netral, Panwaslu harus netral, jika ini jalan, kemudian ada hal yang tidak diinginkan terjadi, maka saya akan tampil membela mati-matian," katanya.
Tapi, lanjut Burhanuddin, sebaliknya jika ada anggota yang ikut-ikutan tidak benar, maka dia akan mengambil tindakan sesuai undang-undang yang berlaku," tegas Burhanuddin.
Menurutnya, hingga pelaksanaan tahapan Pilwali di kota Makassar masih dikategorikan aman, baik itu KPU maupun Panwas. Demikian juga 14 camat dan 143 lurah di makassar. Semua harus patuh hukum.
"Pak wali harus menindak aparatnya jika ada yang melanggar, demikian pula Pak Dandim, jika ada anggota TNI yang melanggar," ujarnya.
Ilham juga meminta kepada seluruh camat dan lurah untuk tetap mengintensifkan partisipasi warga dalam melakukan kerja bakti.
"Jangan larut dalam urusan pilkada, kemudian urusan sampah diabaikan. Makanya mulai minggu ini saya ingin melihat di seluruh pelosok ada aktivitas pembersihan di lingkungan masing-masing," imbau Ilham.