Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Palangkaraya - Pemerintah provinsi se-Kalimantan didorong dan didesak untuk membentuk tim pengkajian akademik tentang otonomi khusus Kalimantan. Desakan lain adalah menerapkan perimbangan keuangan daerah dan pusat yang selama ini dinilai timpang.
Demikian rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional II Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Borneo Dayak Forum Meeting III di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng Sabran Achmad seusai acara itu, Minggu (1/9/2013), Kalimantan sudah banyak memberikan sumbangsih untuk pembangunan nasional. Kontribusi itu berupa hasil tambang, perkebunan, dan kehutanan.
"Kini, hutan habis. Terlebih lagi tambang. Minyak bumi dan batu bara dikeruk dari Kalimantan," ujar Sabran. Batu bara dan minyak bumi, misalnya, digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik, terutama di Jawa.
Akan tetapi, timbal balik untuk Kalimatan tidak seimbang. Masyarakat yang mendiami wilayah terpencil di sana umumnya masih tertinggal dalam berbagai bidang. "Banyak jalan rusak. Kondisi Kalimantan begini-begini saja. Tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan kepada pusat," katanya.
Berdasarkan itu, pembagian kekayaan dianggap belum adil. Gagasan otonomi khusus Kalimantan sebenarnya sudah lama mengemuka, yakni sejak tahun 2001. MADN juga mendesak agar undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat disahkan.