Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya Iksan Fauzi
TRIBUNNEWS.COM, BATU - Seluruh lurah dan kepala desa di kecamatan Batu, Malang, memboikot pendistribusian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua, sejak Rabu (4/9/2013) sampai 2 Desember 2013.
Pemboikotan tersebut, secara resmi diutarakan delapan lurah dan kades se-Kecamatan Batu tersebut, ketika mengikuti rapat bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) setempat, di Kantor Kantor Pos Besar Kota Malang, Selasa (3/9/2013).
"Ini sudah kesepakatan kami pada saat rapat bersama Camat Batu pekan lalu," ujar Sumadji, Lurah Sisir usai rapat di Ruang Bina Praja Balai Kota Batu.
Menurut Sumadji, pihaknya tidak lagi ingin membantu pencairan BLSM karena data tidak diperbaiki. Sebabnya, dari data tahap kedua, masih ada orang kaya yang menerima dana itu.
Padahal, kata dia, pada pencairan tahap pertama lalu, pihaknya sudah mengajukan perbaikan nama ke Dinsosnaker dan diteruskan ke Kantor Pos.
"Kami sudah mengajukan pengganti nama warga yang mampu. Tapi sekarang datanya tidak diubah. Nanti kami yang dihujat masyarakat. Mengapa nama pengganti (layak menerima) tidak diberi, saya yang malu," keluh Sumadji sembari menyebut ada 72 dari 249 warga tidak layak menerima.
Pernyataan nyaris sama juga dilontarkan Lurah Songgokerto, Fauzi. Ia mengatakan, ada 82 dari 152 warga tidak layak menerima tapi tetap dimasukkan data penerima tahap kedua.
"Saya menolak membantu (pencairan) karena tidak tepat sasaran," kecamnya.
Kepala Dinsosnaker Eddy Murtono menjelaskan, untuk warga Kecamatan Batu penerima BLSM bisa mengambil di Kantor Pos Jl Panglima Sudirman. Sedangkan warga Kecamatan Bumiaji dan Junrejo bisa mengambil di kantor desa dan kelurahan masing-masing,
"Kami tidak ingin ada gejolak dalam pembagian BLSM ini," katanya sembari menyebut ada 1.808 nama pengganti dari 6.277 penerima se-Kota Batu.
Kepala Unit Pelaksana Operasi Kantor Pos Besar Kota Malang, Jok Ciptono mengatakan, untuk data nama pengganti akan diberikan Oktober mendatang. Menteri Sosial sudah menandatangani nama-nama pengganti itu.
Namun Joko tidak bisa menjawab mengenai data penerima sama dengan tahap pertama. "Kami cuma mencairkan saja sesuai juklak dan junis. Sedangkan kewenangan mengganti ada di Pusat," katanya yang tidak mempermasalahkan boikot lurah/kades.