Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Pos Kupang, Frans Krowin
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Memeriahkan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan Bedah Kampung untuk 688 kepala keluarga (KK) yang masih menempati rumah
tidak layak huni (RLTH).
Bedah Kampung yang dibiayai melalui dana RTLH tersebut, tersebar di Kelurahan Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, dan Dusun Gorontalo, di Kecamatan Komodo.
Selain Program Bedah Kampung, Kemensos RI juga sudah menyiapkan tiga unit mobil penanggulangan bencana, yang akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jumat (13/9/2013) besok.
"Program Bedah Kampung dan penyerahan tiga unit mobil merupakan kontribusi Kemensos RI dalam memeriahkan Sail Komodo," kata Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, dalam pers rilis yang diterima Pos Kupang (Tribunnews Network), Rabu (11/9/2013) siang.
Disebutkan, semangat Bedah Kampung merupakan spirit kesetiakawanan sosial. Secara nyata kesetiakawanan sosial dipraktekkan sebagai implementasi dari peduli dan berbagi.
Dalam program itu, kata Mensos Al Jufri, setiap rumah tidak layak huni akan diberikan bantuan Rp 10 juta. Uang itu untuk membeli bahan-bahan bangunan.
Memang tak masuk akal membangun rumah hanya dengan dana Rp 10 juta. Tetapi semangat kebersamaan, semangat gotong royong akan mampu mengajak semua komponen masyarakat agar turut serta mewujudkan rumah yang layak huni bagi
sesama.
"Program Bedah Kampung merupakan wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Ini juga merupakan pendekatan yang mensinergikan kebutuhan akan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial," ujarnya.
Selain itu, kata Mensos Al Jufri, Program Bedah Kampung menjadi investasi sosial yang pada gilirannya memperlancar penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Alokasi dana dan program bedah kampung ini disinergikan dengan program pembangunan daerah yang berprioritas pada pengembangan sumber daya manusia, menanggulangi kemiskinan dan masalah keterbelakangan lainnya.
Sesuai tugas pokoknya, Kementerian Sosial mengemban mandat mengentaskan kemiskinan. Saat ini ada 2,3 juta warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Setiap tahun anggaran, kemensos memiliki jatah 15.000 rumah yang tersebar di 33 provinsi. Karena itu, butuh waktu lama untuk menyelesaikan 2,3 juta rumah tidak layak huni tersebut.
Bedah kampung adalah salah satu upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan. Bila rumah dapat terselesaikan, maka pemilik rumah dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya untuk memenuhi ekonomi keluarga.
Penetapan sebuah rumah layak dibedah, dilakukan melalui proses verifikasi. Diantaranya rumah yang akan dibedah itu status tanahnya jelas. Bukan tanah sewaan ataupun tanah lainnya. Ini menjadi penting agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemensos sangat meyakini atas data yang diberikan oleh pemda, dan tentunya pemda bersungguh-sungguh melaksanakannya.
Kemensos menyadari permintaan daerah untuk melakukan bedah kampung sangat tinggi, sementara Kemensos hanya punya kesempatan kecil membangunkan rumah layak huni. Untuk itu, Kemensos bekerjasama dengan Kemenpera membangunkan
rumah sederhana bagi warga berpendapatan rendah.