Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA, - Proses pembebasan lahan untuk penguatan Bendungan Benanga di Kelurahan Lempake, Kalimantan Timur, akhirnya menemui titik buntu. Akibatnya, proyek pengendalian banjir yang ditangani Dinas PU Kaltim itu bakal terhambat.
Padahal seperti diketahui, Dinas PU Kaltim sudah menegaskan bahwa proyek tersebut tidak dapat ditunda lagi.
Alasannya, keretakan dinding pada waduk yang dibangun pada 1977 silam itu semakin meluas.
Dikhawatirkan, jika kembali tertunda, dinding tersebut akan benar-benar jebol dan membahayakan penduduk di sekitarnya dan Kota Samarinda secara umum. Kepala Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda, Busrani mengatakan, harga tanah yang ditentukan oleh Tim Appraisal (tim penaksir harga) tidak melebihi Rp 100 ribu per meter persegi.
Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail di balaikota, Selasa (17/9) menjelaskan bahwa dalam sebuah proses pembebasan lahan ada hal - hal yang memang harus diketahui masyarakat. Pada intinya, penentuan harga tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan cara pandang Pemkot Samarinda.
Saat ini menurutnya, sudah ada aturan terkait penghitungan kewajaran harga lahan yang harus melibatkan konsultan independen (tim appresial). Dan penentuan tim independent ini juga bukan sembarangan melainkan harus melalui proses lelang.
Dari banyak proyek - proyek di berbagai daerah menurut Nusyirwan, ada banyak respon - respon warga terkait pemakaian lahannya untuk kepentingan - kepentingan publik. Ada yang dengan sukarela memberikan tanahnya, menerima harga pemerintah dengan kesadaran bahwa harga tanah disekitarnya akan meningkat, atau malah diuntungkan dengan pembebasan lahan mengingat harga tanah tidak termasuk komersial (misalnya kawasan rawan banjir).
"Pemkot dalam membebaskan tidak boleh melebihi apa yang di tetapkan tim independent tadi. Ini kan kepentingan publik. Jadi kalau harganya itu selalu tidak ketemu dengan warga, kearifan wargalah melihat. Jadi, jangan sampai warga menilai harga itu diatur - atur oleh pemerintah kota, tidak. Aturan sudah seperti itu, di analisis oleh tim independen," kata Nusyirwan.
Demi kelancaran proyek - proyek pemerintah, Nusyirwan mengaatakan membuka pintu bahkan bersedia mendatangi masyarakat yang merasa ada permasalahan terkait pembebasan lahannya.
"Kalau warga - warga seperti ini, ingin bertemu dengan pemkot saya siap untuk berdiskusi. Bagaimana cara memandang masalah ini dengan arif dan bijaksana. Jadi tidak merugikan warga bahkan mengangkat kawasan Samarinda Utara menjadi lebih baik dari segi lingkungan dan proyek untuk kepentingan umum bisa berjalan," kata Nusyirwan.
"Kalau tokoh - tokoh itu datang ke kantor saya akan terima. Dalam minggu ini saya terima. Kalau seandainya warga itu minta kita ketemu saja di kantor kecamatan di daerah Lempake saya akan datang," tambahnya.
__._,_.___