Baca tanpa iklan
"Iya saya pernah ngambil uang amplop dari humas, tiga kali liputan langsung dapat Rp 450 ribu. Tapi jumlah nominalnya tidak ada, jadi cuma tandatangan di kwitansi kosong," kata wartawan Pemprov Jateng yang enggan disebutkan namanya.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Rofiudin, setuju terhadap sikap Ganjar Pranowo yang berencana bakal menghapuskan amplop bagi wartawan.
"Saya setuju sekali kalau amplop. Bagi wartawan itu dihapuskan. Karena amplop itu sudah seperti candu bagi wartawan," kata dia.
Dia hanya mengkhawatirkan, bakal banyak wartawan yang mengharapkan amplop saat meliput sebuah acara. "Lalu khawatirnya wartawan meninggalkan liputan yang sebenarnya penting, hanya karena tidak ada amplopnya," kata dia.
Wartawan itu memiliki tiga kategori, ada wartawan yang benar-benar tidak mau, ada yang dikasih tidak masalah tidak diberi juga tidak menyoalkannya, dan ada yang memancing narasumber untuk memberi.
"Paling banyak memang kategori wartawan yang di tengah-tengah. Kondisi ini jangan menyalahkan sisi wartawannya. Namun, juga sisi narasumber yang memberinya," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Jayanto Arus Adi, menilai paradigma Kepala Biro Humas Setda Jateng, Agus Utomo keliru untuk memberikan uang transportasi kepada wartawan.
"Itu paradigma yang keliru kalau memberikan uang kepada wartawan sebagai ganti transport. Mereka (Humas-red) melakukan itu karena ada maksudnya," jelas dia.
Dia mengatakan, budaya memberikan amplop di lingkungan Pemprov Jateng itu dinilai tidak sehat.
"Ganjar perlu membenahi dulu SKPD di lingkup Pemprov Jateng. Karena sampai sekarang juga masih banyak wartawan tanpa surat kabar," kata dia.
Hal itu, kata dia, menjadi bagian dari langkah PWI Jateng untuk melakukan akreditasi kepada wartawan. Agar, selanjutnya wartawan tanpa surat kabar itu bisa terkikis. "Wartawan di Jawa Tengah yang sudah terakreditasi belum sampai 50 persen.
Dari 700 anggota PWI, hanya sekitar 250-an anggota yang terakreditasi. Taargetnya 2016, semua anggota PWI sudah terakreditasi," kata dia. (*)