Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akhirnya mengikuti jejak Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Predikat WTP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Rizal Djalil dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Jumat (1/11/2013).
Predikat WTP merupakan predikat tertinggi dari BPK, atas audit kinerja laporan keuangan daerah. Terdapat empat predikat yang disematkan BPK terhadap laporan keuangan suatu daerah yakni WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Disclaimer, dan Tidak Wajar (TW).
Rizal mengungkapkan, tidak banyak daerah yang mampu meraih opini WTP. Kaltim memerlukan waktu satu periode kepemimpinan gubernur baru dapat meraih opini tersebut.
"Bahkan di Kalimantan, masih ada provinsi yang meraih opini disclaimer," sebut Rizal.
Selain laporan kinerja keuangan yang terus membaik, terdapat faktor lain yang membuat BPK memberikan opini WTP untuk laporan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Kaltim.
"Bansos (bantuan sosial) yang terus mengecil. Biasanya, jelang Pilkada itu trend bansos meningkat. Tapi tidak di Kaltim," ungkap Rizal.
Selain itu, porsi belanja pegawai dalam struktur APBD Kaltim juga dinilai Rizal relatif kecil yakni berkisar 11,10 persen.
"Struktur belanja pegawainya hemat yakni sekitar Rp 1,2 triliun atau 10, 11 persen dari total APBD," katanya.