News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jalan Provinsi di Jabar Ditargetkan Mulus pada 2014

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Dinas Bina Marga Pemprov Jabar berkonsentrasi untuk memperbaiki jalan rusak di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Pada APBD Perubahan 2013 telah dianggarkan dana Rp 100 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di Jawa Barat.

Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Jabar Guntoro, mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai perbaikan untuk menjadikan jalan di Jabar kondisinya bagus. Jalan mulus, kata Guntoro, akan memperlancar proses distribusi barang dan jasa.

"Kami terus berupaya agar kondisi jalan menjadi mulus. Tahun ini kami akan konsentrasi memperbaiki jalan rusak di Kota Bandung," kata Guntoro di Bandung, Sabtu (30/11/2013).

Menurut Guntoro, pihaknya berkonsentrasi untuk memperbaiki jalan di Kota Bandung karena Bandung merupakan ibu kota provinsi. Selain itu, kata Guntoro, karena jalan-jalan di Kota Bandung banyak yang rusak.

"Selain di Kota Bandung, di sejumlah daerah lain di Jabar tentu akan dikebut perbaikannya," ujar Guntoro.

Guntoro mengatakan proses perbaikan dilakukan untuk jalan provinsi maupun kota/kabupaten. Jalan kota/kabupaten dimasukkan dalam strategis provinsi rencana (SPR). Program ini dilakukan untuk membantu daerah menangani persoalan jalan rusak.

"Tentu kami akan melakukan perbaikan dengan skala prioritas jalan provinsi terlebih dahulu. Kemudian kami gunakan dana SPR jika memang dibutuhkan untuk perbaikan jalan kota/kabupaten. Dana SPR tentunya sesuai kemampuan kami," kata Guntoro.

Menurut Guntoro, pihaknya menargetkan pada 2014 semua jalan di Jawa Barat kondisinya sudah mulus. Dengan begitu tidak ada lagi keluhan dari warga tentang persoalan jalan rusak.

"Untuk jalan provinsi kami yakin semuanya bisa mulus pada 2014. Kalau jalan milik kota/kabupaten, kami akan berkoordinasi dengan wali kota dan bupati setempat. Soal jalan ini kan ada tanggung jawab masing-masing, ada tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten," ujarnya. (san)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini